Indonesia Bakal Gugat WTO Soal Larangan Kelapa Sawit

JAKARTA, PALPOS.ID – Kampanye hitam kelapa sawit di Uni Eropa semakin kencang. Buntut kampanye negatif itu mendorong Uni Eropa bakal mengesahkan regulasi mengenai kebijakan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II/RED II).

Jika Uni Eropa jadi mengesahkan RED II itu, pemerintah Indonesia pun tidak akan diam, yakni bisa menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizaton/WTO).

Karena kebijakan tersebut merugikan Indonesia dalam ekspor produk kelapa sawit ke Uni Eropa. RED II berisi bahwa Uni Eropa pada 2021 tidak lagi menggunakan minyak sawit sebagai campuran biodiesel.

Dorongan gugatan terhadap WTO datang dari sejumlah pengusaha kelapa sawit, salah satunya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

“WTO kan kita tunggu. Kan tetap tunggu kalau memang (RED II) itu menjadi regulasi baru kita ke WTO,” kata Wakil Ketua Umum Gapki, Togar Sitanggang di Jakarta, Selasa (12/3).

Kata Togar, langkah tersebut akan ditempuh pemerintah jika memang Uni Eropa jadi mengesahkan regulasi RED II.

“Pemerintah yang ke WTO, bukan kita. (Nanti pemerintah yang tetapkan) iya,” ucap Togar.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan upaya agar pengesahan RED II tidak terjadi. Salah satu yang dilakukan Indonesia adalah menyampaikan keberatan terhadap rencana implementasi tersebut. Sampai saat ini, Indonesia masih menunggu respons dari Uni Eropa.

Menanggapi kampanye negatif bahwa kelapa sawit merupakan sumber kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia, dibantah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Menteri Darmin menjelaskan, perkebunan sawit bukan merupakan penyebab deforestasi di Indonesia. Sebab tidak sampai lima persen hutan di Indonesia yang berubah fungsi menjadi lahan sawit.

“Kalau kita lihat berapa luas sawit yang masuk ke hutan, tidak sampai 5 persen, hanya 3 persen. Artinya sawit muncul setelah hutannya rusak bertahun-tahun lalu, karena hutan dulu pakai HPH (hak pengusahaan hutan), tidak berhasil ditanam kembali. Jadi sawit bukan merusak hutan, tetapi hutannya memang suah rusak,” tutur Darmin.

Kendati diserang kampanye hitam, Darmin meminta pemerintah tetap mendorong ekspor Crude Palm Oil (CPO). Lanjut Darmin, tidak hanya sebagai produk mentah, tetapi juga produk olahan agar bernilai tambah, sehingga bisa dinikmati dalam negeri.

“Walaupun sektor industri lebih lambat dari ekspor tapi kita dorong hilirisasi. Hilirisasi kelapa sawit terjadi di saat kita kenakan pungutan ekspor, itu 50 dolar untuk ekspor CPO, turunan pertama 30 persen, turunan kedua 10 persen. Kemudian yang kita ekspor turunannya,” kata Darmin.

Menteri Darmin sebelumnya menilai rancangan peraturan Komisi Eropa, RED II diskriminatif yang bertujuan menguntungkan minyak nabati lainnya yang diproduksi di Uni Eropa.

Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia pun sepakat menolak kampanye hitam sawit di Uni Eropa. Kesepakatan itu merupakan hasil dari pertemuan The 6 Th Ministerial Meeting CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) 27-28 Februari 2019 di Hotel Mulia, Jakarta.

Sementara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan jika RED II jadi disahkan tentu akan merugikan Indonesia.

“Karena Uni Eropa mitra dagang nomor tiga Indonesia,” ujar Zulfikar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (12/3).

Zulfikar menilai, langkah pemerintah tepat bila memutuskan untuk menggugat WTO, jika memang Uni Eropa jadi mensahkan RED II. Menurut dia, gugatan tersebut Indonesia berpotensi menang.

“Jadi ada kemungkinan untuk menang. Karena melanggar kebijakan WTO, salah satunya pembatasan biofuel usage yang berpotensi sebagai hambatan non-tariff,” ucap Zulfikar.

Solusi lain untuk menyelesaikan masalah lainnya, menurut Zulfikar, pemerintah harus melakukan perundingan. Dan harus bisa meyakinkan Uni Eropa bahwa tidak benar dengan semua isu negatif tentang kelapa sawit Indonesia.

‘Perlu lagi ada perundingan. Indonesia salah satu sumber terbesar CPO ke Uni Eropa,” pungkas Zulfikar.

Berdasarkan Data Kementerian Perdagangan, Indonesia adalah pemasok utama kebutuhan CPO ke Eropa. Setiap tahun rata-rata ekspor CPO Indonesia ke Eropa mencapai 3,5 juta ton sedangkan kebutuhan CPO Eropa mencapai 6,3 juta ton. Malaysia di tempat kedua dengan nilai ekspor mencapai 1,5 juta ton.(din/fin)