Setelah Cair, Jangan Dikorupsi!

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Dana Desa Cair, PPNI Usul Satu Desa Satu Perawat

JAKARTA, PALPOS.ID – Dana desa tahun anggaran 2019, mulai cair paling lambat akhir Maret 2019. Pola pencairan tidak berubah. Sejauh ini, aturan pencairan dana desa masih merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Di tengah kenaikan dana desa yang terjadi setiap tahun, diharapkan penggunaannya tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Melainkan juga perlu dialokasikan ke sektor lain, salah satunya kesehatan masyarakat.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengusulkan program satu desa satu perawat. Harif Fadhillah mengatakan, dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, dibutuhkan tenaga kesehatan yang mencukupi. Apalagi di wilayah timur, tenaga kesehatan hanya ada di level Kabupaten atau kecamatan sehingga sulit dijangkau.

Dengan program satu desa satu perawat, masyarakat memiliki akses yang lebih luas mendapat perawatan kesehatan secara gratis. “Itu memungkinkan sekali untuk diberdayakan dalam program percepatan derajat kesehatan,” terang Harif, kemarin (12/3).

Program tersebut, kata dia, sangat sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam Nawa Cita. Di mana program tersebut bisa meningkatkan upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan pinggiran.

Harif menilai, kebijakan tersebut bukanlah hal yang sulit direalisasikan. Sebab dari sisi SDM, jumlah perawat sangat besar. Di PPNI saja, ada 478 ribu anggota yang terdaftar. Sementara lulusan perawat di Indonesia setiap tahunnya mencapai 100 ribu orang. Sehingga jumlah desa yang ada dikisaran 80 ribu sangat bisa untuk dicukupi.

Sementara dari segi pendanaan, alokasi dana desa, baik dari pemerintah pusat maupun alokasi dari APBD, sangat cukup bagi setiap desa memberdayakan satu perawat. “Kami kira ini tidak sulit, tinggal political will pemerintah. Karena instrumennya ada,” tuturnya.

Sayang, sambung dia presiden belum memutuskan. Sebab, baru akan dikaji secara lebih luas bersama Kementerian Kesehatan. Pihaknya pun siap untuk diajak berbicara jika usulan tersebut benar-benar direalisasikan.

“Selain program tersebut, ada sejumlah usulan lain yang juga telah disampaikan ke Presiden. Di antaranya terkait perbaikan layanan BPJS, penerbitan peraturan pelaksanaan UU keperawatan, pembentukan council keperawatan, peningkatan kuata CPNS, pengiriman pendidikan perawat ke luar negeri, hingga penetapan hari perawat nasional,” paparnya.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap keputusan Pemerintah dengan memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat lainnya dapat mengurangi tingkat korupsi terhadap dana desa. “Kita harapkan begitu, setidak-tidaknya pegawai itu bekerja dengan fokus-lah,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.

Dengan meningkatnya dana desa setiap tahun, JK mengatakan alokasi untuk gaji para perangkat desa tersebut tidak akan mengganggu anggaran program pembangunan desa itu sendiri. “Karena dana desa tiap tahun naik, dulu Rp40 triliun sekarang sudah mendekati Rp70-80 triliun, jadi sesuai dengan tingkatan itu maka akan digunakan untuk (gaji, red) perangkat desa. Jadi kalau sudah naik, jangan dikorupsi!” timpalnya.

Keputusan Pemerintah untuk memberikan gaji perangkat desa, yang setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA tersebut, menurut JK tidak dilakukan dalam upaya kampanye oleh capres petahana Joko Widodo.

Wapres mengatakan proses pembahasan peraturan pemerintah (PP) tersebut kebetulan bertepatan dengan masa kampanye Pilpres 2019. “Memangnya kalau mendekati pilpres lalu tidak boleh ada keputusan? Tidak kan? Pemerintah harus tetap jalan. Bahwa waktunya mendekati ya karena prosesnya baru selesai,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan IIA, mulai Januari 2020.

“Penyetaraan gaji perangkat desa itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang gaji perangkat desa setara gaji pokok PNS golongan IIA,” kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Selasa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini merupakan revisi dari PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, PP No. 11 Tahun 2019 tersebut merupakan bukti komitmen dan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Bagaimanapun, perangkat desa adalah bagian dari aparatur negara yang selama ini menjadi operator pelaksanaan pembangunan di tingkat pedasaan di seluruh pelosok negeri, ujar Misbakhun.

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Maruf Amin itu menegaskan, penyetaraan gaji perangkat desa sama dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) golongan II A, menjadi bukti kehadiran Negara dalam upaya memenuhi kesejahteraan hidup para perangkatnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) ini mengakui, sering menyaksikan sendiri pengabdian para perangkat desa dalam melayani masyarakat. Karena itu, Misbakhun menilai, keputusan Presiden Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA, merupakan bentuk keberpihakan nyata untuk memajukan Indonesia dari pinggir.

Penyebaran gaji perangkat desa itu, kata dia, melengkapi fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang juga menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar. “Keputusan Pak Jokowi memberikan gaji perangkat desa setara ASN golongan IIA ini adalah bentuk konkret perhatian Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggir, sebagaimana visi Nawacita. Dana desa dikuatkan. Perangkat desa disejahterakan. Pembagunan di pedesaan ditingkatkan pemerataannya,” kata legislator Golkar itu. (khf/fin/ful)