Pengerjaan Musi VI Dihentikan karena Terbeban Biaya Listrik dan Keamanan

Jembatan Musi VI yang pembangunan konstruksinya baru 68 persen. foto: koer/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – PELAKSANAAN pengerjaan proyek Jembatan Musi VI yang menghubungkan wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir Kota Palembang dipastikan pada 2019 ini pengerjaannya dihentikan.

Ini diputuskan lantaran masih ada lahan warga yang ternyata belum mau dibebaskan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Jembatan Musi VI pengerjaannya sudah dihentikan. Selama 2019 ini tidak ada pengerjaan di lapangan,” ujar Plt Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Dharma Budhi, belum lama ini.

Dikatakan dia, salah satu penyebab pengerjaan proyek dihentikan, tidak lain karena masalah pembebasan lahan. Yang mana, proses penggantian lahan yang berlarut-larut, sehingga 5 rumah warga di wilayah Seberang Ulu dan Ilir ada yang menolak besaran ganti-rugi rumah mereka.

Maka dari itu, pihaknya sementara ini fokus pengerjaan proyek Jembatan Musi VI ini yang tidak menghalangi. “Jadi, di wilayah Seberang Ilir ini ada 3 rumah yang belum dapat kesepakatan dan Seberang Ulu ada dua rumah. Lima rumah inilah yang jadi penghambat pengerjaan,” jelasnya.

Dengan adanya kendala tersebut, lanjut dia, Dinas PUBM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel memutuskan untuk mengalihkan dana ke pembangunan infrastuktur lainnya. Sehingga dengan mengalihkan dana itu secara otomatis proyek akan langsung berhenti.

“Kalau tahun ini tidak ada dianggarkan, mau gimana? otomattis pengerjaan pasti berhenti dan 2020 nanti barulah dianggarkan untuk diselesaikan kedua sisi penghubung jembatan,” ungkap dia.

Terkait konstruksi jembatan, Budhi menambahkan, saat proyek dihentikan, pengerjaannya sudah mencapai 68 persen. Namun, untuk sisi jembatan sudah selesai secara keseluruhan. “Untuk konstruksi secara keseluruhan jembatan sudah 68 persen. Jadi untuk jembatan sudah selesai semua, tinggal penghubung naik ke jembatannya saja belum bisa diselesaikan,” tambahnya.

Tidak selesainya proyek jembatan pun kini turut menimbulkan masalah baru, dimana Pemda akan terbebani biaya listrik dan biaya keamanan apabila kontraknya telah habis pada Desember mendatang. “Senin-Jumat lampu biasa, Sabtu-Minggu lampu warna-warni. Ini beban karena kita nanti yang akan bayar, apalagi di situ ada tiga petugas. Sekarang ini masih dibayar kontraktor sampai Desember, setelah itu kan kita yang tanggung,” tuturnya.

Sementara saat disingung terkait biaya ganti rugi, dirinya enggan untuk menyebut nominal. Namun disebutnya biaya yang diminta si pemilik lahan tidak sesuai. “Untuk jumlahnya berapa saya lupa, tapi mereka pernah datang ke sini dan masih jauh apa yang dia minta. Kalau tak salah hampir 2 kali lipat mintanya, nanti kalau sudah ada KJPP baru saya negosiasi ke dia,” pungkasnya. (ana)