Membangun Bukan untuk Rakyat

Kondisi Kios Pasar Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara yang terbengkalai karena hingga kini belum difungsikan. Foto rat/palpos.id

Bukti Tanpa Perencanaan dan Kajian yang Matang

MURATARA, PALPOS.ID – Pembangungan sebuah proyek yang menyangkut fasilitas masyarakat di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan kerap menimbulkan persoalan tersendiri, sejak 3 tahun terakhir.

Ironisnya pembangunan proyek itu, bukan memakai anggaran ratusan juta. Namun miliaran rupiah, baik melalui APBN maupun APBD. Sebut saja pembangunan underpass di Kota Lahat yang dibangun dengan dana lebih Rp 20 miliar, namun tak berfungsi sama sekali. Bahkan jadi ‘kolam renang’ hingga akhirnya diputuskan ditutup.

Selanjutnya, proyek pembangunan pasar di Kota Muara Enim dengan anggaran lebih dari 5 miliar, pembangunan Pasar di Batumarta OKU Timur dengan anggaran Rp 5,8 miliar. Difungsikan atau tidak, bangunan pasar tersebut hingga kini masih menjadi pertanyaan.

Terbaru kondisi Pasar Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, yang kini terbengkalai dan belum difungsikan sama sekali. Dengan terbengkalainya pasar itu, membuat pasar itu kondisinya banyak ditumbuhi rumput liar dan ilalang. Bahkan terkesan pembangunan pasar tersebut hanya menghabur-hamburkan anggaran saja. Pasalnya usai dibangun pada Desember 2018 lalu hingga kini pasar tersebut tak difungsikan sebagaimana mestinya.

Pembangunan pasar itu menelan anggaran yang tak sedikit melalui APBD setempat dengan besaran hingga Rp 5,6 miliar lebih. Pasar Lawang Agung itu mempunyai lapak dan kios sebanyak 127 tempat dengan rincian 99 tempat jualan sembako dan pakaian serta 28 untuk tempat jualan ikan, sayur dan daging.

Dari pantauan di lapangan, kondisi pasar yang baru dibangun terlihat terbengkalai dan tidak terawat, karena dapat dilihat seduh banyak ditumbuhi rumput. Bahkan lokasi parkiran belum ada dan tanpak halaman pasar masih dipadati oleh puing-puing bangunan eks gedung yang lama.

Terkait hal itu, Kadisperindakop Muratara, H Samsu Anwar mengatakan pembangunan pasar itu menggunakan dana APBD dengan nilai pagu anggara Rp 5,6 milliar lebih dan diakuinya hingga sekarang belum difungsikan.

Saat ini lanjut Samsu, pihaknyamasih akan melakukan sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2017 tentang restribusi pasar tempat. “Memang pasar itu (Desa Lawang Agung,Red) belum difungsikan karena kita masih akan akan melakukan sosialisasi Perda dan setelah ada kesepakatan dari pedagang, baru kita fungsikan,” jelasnya.

Dijelaskannya, penerapan restribusi pasar akan diterapkan diseluruh pasar yang ada, jangan sampai nantinya ada gejolak dan keluhan dari pedagang mengenai restribusi tempat. “Saya tidak mau nantinya ada keluhan dari para pedangan, maka dari itu, harus disepakatidulu harga sewa tempat dan baru pasar difungsikan,”jelas Samsu.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pedagang agar bersabar dan pastinya pemerintah tidak akan mempersulit atau memberatkan pedagang. “Untuk sementara waktu pedagang harus bersabar dan percayalah pemerintah tidak akan mempersulit atau memberatkan dalam restribusi tempat,” imbuhnya.

Sementara Titin (32), salah seorang pedagang mengatakan, secara jujur dirinya merasa kecewa karena pada saat pembangunan pasar, pedagang yang menggunakan lapak yang lama disuruh untuk pindah. “Dan kita dijanjikan, setelah pasar selesai dibangun, para pedagang akan langsung bisa menempati pasar tersebut,” ungkapnya.

Dengan kondisi saat ini, pihaknya kata Titin, merasa dibohongin dan hanya diberikan janji palsu, sebab dulu dijanjikan Januari 2019 lalu sudah bisa menempati tempat yang baru namun sampai sekarang belum ada kejelasan,” ucapnya. (rat)