KPU Ungkap LHKPN Capres dan Cawapres

JAKARTA, PALPOS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon presiden dan wakil presiden. Dari laporan tersebut, kekayaan terbesar para kandidat adalah calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno dengan nilai kekayaan Rp5 triliun lebih.

Selanjutnya adalah Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 02 ini memiliki nilai kekayaan total Rp1.9 triliun lebih. Di posisi ketiga, adalah Joko Widodo. Calon presiden nomor urut 01 ini memiliki total kekayaan Rp50 miliar lebih. Dan terakhir adalah Maruf Amin. Pasangan Joko Widodo ini dilaporkan memiliki kekayaan total Rp11 miliar lebih.

Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan, pihaknya telah menerima bukti laporan dari lembaga anti rasuah KPK. Laporan yang telah diverifikasi KPK tersebut menjadi salah satu syarat pencalonan untuk maju sebagai kepala negara. Seharusnya, laporan tersebut disampaikan oleh masing-masing kandidat. Tetapi, karena berhalangan hadir, pembaacaan LHKPN dikuasakan ke KPU.

“KPU hari ini memfasilitasi penyampaian LHKPN yang telah diverifikasi KPK. Jika pasangan calon berhalangan hadir untuk mengumumkan, maka dapat memberikan surat kuasa kepada KPU untuk menyampaikan. KPU telah menerima surat kuasanya dan telah dicerifikasi,” terangnya, Jumat (12/4).

Acara pengumuman LHKPN tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Agus Raharjo, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, dan masing-masing perwakilan Tim Kampanye Nasional 01 Jokowi-Amin dan Badan Pemenangan Nasional 02 Prabowo-Sandi.

Di tempat sama, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengapresiasi para kandidat calon presiden dan wakil presiden yang telah melaporkan LHKPN. Bahkan, memberi kuasa kepada KPU untuk mengumumkan harta kekayaan mereka.

Dengan diumumkannya LHKPN tersebut, calon pejabat publik, khususnya legislatif bisa mencontoh calon presiden dan wakil presiden yang telah melaporkan harta kekayaannya. Bahkan, Agus menyebut, pasangan tersebut bukan pertama kali memberikan laporan harta kekayaan. Agus merinci, Jokowi telah melaporkan sebanyak delapan kali, Maruf Amin dua kali, Prabowo empat kali dan Sandiaga tiga kali.

Ia menyebut, dari data terakhir, calon anggota legislative yang sudah melaporkan baru 66 persen. Angka tersebut masih jauh dari harapan. “Tadi masih baru 66 persen. Kita harap mereka bisa membuka harta kekayaan supaya ransparan. Supaya rakyat bisa menentukan pilihan siapa yang dipilih nanti,” ujarnya.

Agus menegaskan, LHKPN masing-masing kandidat baik pilpres maupun pileg sifatnya wajib. Jika mereka yang nantinya terpilih tetapi tidak menyerahkan LHKPN, Agus memastikan tidak akan dilantik. MEski begitu, Agus menerangkan, pihaknya masih memberikan waktu tujuh hari sebelum para kandidat dalam pemilu 2019 dilantik.

Kalau yang belum serahkan, kalau dia terpilih, masih punya waktu satu minggu untuk melengkapi. Kalau tidak dilengkapi ya tidak akan dlantik, terangnya. Menurutnya, LHKPN bukan hanya dilakukan ketika masa pemilu saja. Tetapi harus dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh pejabat negara terpilih. Tujuannya, sebagai bentuk transparansi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dalam rangka pencegahan, kita menginginkan transparansi mengenai kekayaan mereka. Nah, apalagi dalam peraturan terbaru KPJ, setiap tahun waktu deadlinenya adalah 31 Maret seperti deadline pajak. Jadi kita tahu perkembangan harta mereka. Kita juga bisa memonitor apakah mereka mengumpulkan hartanya wajar atau tidak, tandasnya. (khf/FIN)