Awas, Masa Tenang Rawan Politik Uang

Direktur Eksekutif MIDE, Andika Pranata Jaya saat menjelskan hasil diskusi MIDE. Foto: Istimewa/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID– Musi Institute for Democracy and Electoral (MIDE) mengungkapkan beberapa isu dan kerawanan pada pemilu 2019 tahun ini. Salah satunya, isu maraknya money politic atau politik uang yang menyasar pemilih pada masa tenang atau sebelum pemungutan suara.

Menurut Direktur Eksekutif MIDE, Andika Pranata Jaya, hasil diskusi MIDE, pada masa tenang kerap dimanfaatkan oknum caleg untuk melakukan money politic. Selain itu, oknum caleg juga bermodus mengelabui sangkaan politik uang dengan cara membayar sejumlah orang untuk jadi saksi bayangan di tiap TPS, saksi ini juga ditugasi menjaring pemilih dengan iming-iming uang. “Bisa juga menggunakan pengaruh tokoh lokal untuk mendapat suara di TPS. Oknum caleg akan lebih tertarik bila tokoh lokal ini juga berperan sebagai petugas KPPS/Pengawas TPS agar bisa melakukan ‘pengkondisian’ di TPS,” kata ungkap Andika, Minggu (14/4).

Mantan Ketua Bawaslu Sumsel ini menambahkan, biasanya mereka yang menjadi sasaran politik uang adalah pemilih yang belum memiliki identitas politik dan belum memiliki pilihan namun memiliki hak suara serta masyarakat yang jauh dari informasi visi misi ataupun program caleg.

Selain pada masa tenang, hasil diskusi MIDE menyimpulkan kerawanan terjadi pada tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap, Pasca Pencoblosan dan Proses Rekapitulasi Suara.       Untuk kerawanan pada DPT, Andika mengatakan, di Sumsel terjadi empat (empat) kali perbaikan DPT Pemilu 2019. Tren pemilih naik. DPTHP Ketiga telah ditetapkan, KPU harus meyakinkan kepada pemilih bahwa daftar pemilih yang ada di portal kpu.go.id identik dengan SDPT yang di tempel di TPS seluruh Sumsel. Dengan demikian, keragu-raguan soal akurasi data pemilih bisa dijawab dengan tegas oleh penyelenggara pemilu.

Sedangkan kerawanan pada pasca pencoblosan, biasanya terdapat modus keliru baca, keliru hitung, dan keliru tulis saat proses penghitungan suara masih harus menjadi perhatian bersama.

Meskipun kekeliruan tersebut bersifat administratif dan masih dapat dilakukan perbaikan saat proses rekapitulasi di tingkat atasnya, namun jika setiap elemen aktor yang berkepentingan abai terhadap kealpaan tersebut, maka kekeliruan tersebut akan berdampak pada tercederainya proses demokrasi yang ingin  dicapai. “Memanfaatkan kelengahan saksi dan pengawas TPS karena panjangnya proses penghitungan dan banyaknya formulir yang harus diselesaikan. Modusnya mempermainkan data surat suara, pemilih yang tidak hadir, jumlah suara sah dan tidak sah,” imbuhnya.

Sementara kerawanan pada proses rekapitulasi, terjadi pada penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota jadi target “belanja suara grosiran” oleh oknum caleg dengan cara melakukan perubahan secara sistematis data hasil perolehan suara.

Menurutnya, pola ini berdasarkan pengalaman Pileg 2014, tidak bisa dilakukan oleh satu orang oknum penyelenggara nakal saja, dia harus bekerjasama berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai Kecamatan. “Mengacu pada temuan pelanggaran selama Pileg 2014 di Sumatera Selatan, bentuk dari praktik manipulasi suara tersebut, bisa berupa jual-beli suara antar caleg, penggembosan suara yang berdampak pada penggelembungan suara caleg tertentu, mengambil suara partai untuk caleg tertentu, hingga memanipulasi data hasil rekapitulasi suara tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota,” bebernya.

Untuk itu MIDE merekomendasikan 7 hal kepada penyelenggara pemilu, diantaranya pertama Bawaslu harus mampu memetakan potensi kecurangan, baik modus maupun locus-nya. Dengan demikian, lembaga ini dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Potensi kerawanan ini harus menjadi perhatian mengingat beratnya beban penghitungan suara di TPS dan secara manusiawi bisa terjadi kekeliruan. Meski demikian, bukan tidak mungkin ada juga pihak yang berusaha memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan diri atau kelompoknya.

Kedua, penting diperhatikan oleh semua pihak (terlebih pengawas TPS dan saksi) adalah proses pembacaan surat suara dan pencatatannya di Form C1 Plano. Proses ini harus benar-benar akurat dan dokumen Form C1 Plano ini harus diamankan.

Sepanjang prosedur pembacaan surat suara dilakukan dengan benar dan pencatatannya akurat pada C1 Plano, maka satu bentuk kecurangan serius yang lazim terjadi sudah dapat dihindari.

Ketiga, jika ada masalah dalam proses penghitungan dan pencatatan hasil pemungutan suara, KPU dan Bawaslu harus memastikan masalah tersebut selesai sebelum penetapan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dilakukan. (OPA/ril)