Kompak Tagih Janji Jokowi

JAKARTA, PALPOS.ID – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya soal desakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo mengatakan desakan yang ditujukan kepada Jokowi untuk mengungkap kasus tersebut merupakan hal wajar. Pasalnya, kata dia, Jokowi telah berjanji bakal memperkuat lembaga antirasuah sejak pertama kali menjabat sebagai kepala negara.

“Apakah suatu kesalahan meminta kepada presiden kasus tersebut diungkap setelah dua tahun masih gelap? Bukankah bapak presiden berjanji akan memperkuat KPK?” ujar Yudi dalam keterangan resmi yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (14/4).

Yudi menyatakan, salah satu pembuktian janji Jokowi dalam memperkuat KPK adalah dengan mengungkap kasus Novel. Ini sekaligus memberikan kepastian soal perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum khususnya terkait pemberantasan korupsi.

“Dan perlindungan hukum bagi penegak hukum serta adanya kepastian para pelanggar hukum akan dihukum di negara yang berdasarkan hukum ini,” tukasnya.

Yudi memandang, fakta belum terungkapnya aktor di balik penyiraman air keras Novel mulanya memperkuat harapan pihaknya soal pembentukan TGPF independen. Namun sayangnya, hingga saat ini, harapan tersebut belum kunjung terealisasi.

Yudi menambahkan, pihaknya bahkan telah bertemu Kabareskrim Mabes Polri, Irjen Pol Idham Azis, selaku ketua Tim Gabungan Kasus Novel, untuk menanyakan kelanjutan penyelidikan kasus Novel. “Sehingga apa yang diminta oleh presiden sudah kami lakukan terlebih dahulu sebelum diminta,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi tuntutan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF independen. Menurut dia, penyelesaian kasus teror dengan air keras terhadap Novel sudah ditangani sejumlah lembaga, bahkan KPK itu sendiri.

“Sudah ada tim gabungan di Polri, yang terdiri dari polisi, Ombudsman, dan KPK sendiri. Tanyakan pada mereka, hasilnya seperti apa. Kejar mereka, hasilnya seperti apa. Jangan dikembalikan ke saya lagi,” kata Jokowi di Sentul, Bogor, Jumat (12/4).

Jokowi menyampaikan, tiga lembaga itu berwenang menjawab sejauh mana pengusutan serangan teror berjalan. Sehingga, ia meminta, perihal hal tersebut, jangan melulu didesak kepadanya sebelum ada jawaban pasti dari pihak yang tengah menyelidiki.

“Tanyakan ke mereka. Belum ditanyakan ke sana, ditanyakan ke saya,” kata Jokowi, calon presiden petahana yang juga baru menyelesaikan acara kampanye.

Desakan kepada presiden untuk membentuk TGPF independen kembali menyeruak pada peringatan dua tahun kasus penyiraman air keras Novel Baswedan pada 11 April 2019 kemarin. Sejumlah aktivis antikorupsi dan HAM, mahasiswa, serta kalangan masyarakat bahkan mendeklarasikan hari itu sebagai peringatan hari teror terhadap pemberantasan korupsi dan pembela HAM di Indonesia. (riz/ful/fin)