Waspada Kecurangan Pemilu

Penyusunan dan pengaturan penyimpanan logistik pemilu serentak di gudang KPU Kota Palembang, Sabtu (13/4). Foto: Koer/palpos.id

PRABUMULIH, PALPOS.ID- Penemuan surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia pada Kamis (11/4) menjadi bukti adanya potensi  tindakan main curang dalam pemilu serentak (Pilpres maupun Pileg, Red) pada 17 April 2019.

Walaupun penemuan surat suara yang sudah dicoblos itu hingga kini masih terus diselidiki Bawaslu, KPU hingga kepolisian setempat, namun setidaknya jelang hari H pemilu pencoblosan, semua pihak terkait termasuk masyarakat pemilih patut ekstra waspada. karena potensi  kecurangan kemungkinan bisa terjadi dimana saja tak terkecuali di provinsi Sumsel.

Terkait hal ini KPUD dan Bawaslu daerah di Sumsel mengupayakan untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan bekerjasama dengan polisi untuk mencegah potensi kecurangan yang bisa terjadi.

Seperti dilakukan Bawaslu Kota Prabumulih yang fokus meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli pengawasan tolak politik uang di 37 desa kelurahan yang ada di kota Prabumulih. “Ini kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya money politic (politik uang),” ujar Herman Julaidi SH, Ketua Bawaslu Prabumulih ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Minggu (14/4).

Selain itu sambung Herman, pihaknya juga telah mendirikan posko pengaduan di Sekretariat Bawaslu Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur. “Jadi bagi masyarakat yang mengetahui adanya kecurangan, silahkan melapor ke posko yang telah kami siapkan,” tandasnya.

Disinggung mengenai ada tidak temuan pelanggaran oleh Bawaslu, secara tegas mantan anggota DPRD Prabumulih ini menuturkan, sampai H-3 pemungutan suara pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran. “termasuk laporan juga belum ada,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua KPU Prabumulih, Marjuansyah mengatakan, pengawasan merupakan merupakan ranah bawaslu. “Kalau pengawasan sepenuhnya ada di bawaslu, cuma kami akan monitoring ke lapangan hingga ke TPS,” ucapnya.

Dalam melaksanakan monitoring, pihaknya akan membagi dalam beberapa zona agar mengetahui pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di lapangan.

Sedangkan Ketua KPUD Kota Lubuklinggau kompak kawal ketat surat suara (susu) hingga sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itu dilakukan untuk antisipasi terjadinya kecurangan dalam pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 17 April mendatang.

Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Topandri, mastikan surat suara (susu) pilpres dan pileg khusunya di Kota Lubuklinggau dalam kondisi baik dan tidak ada satupun yang tercoblos, seperti di Malaysia yang hangat dan ramai dibicarakan belakangan ini. “Khusus di Linggau, dalam sortir dan lipat melakukan swakelolah artinya kita kerjakan sendiri dengan orang-orang dipercaya,  dan kita kontrol penuh, Alhamdullilah hasilnya lancar,” ungkap Topan.

Sedangkan Anggota Bawaslu Sumsel yang juga anggota Gakkumdu Sumsel, Yenli Elmanoferi SE MS mengatakan, mengawasl dan mengawasi pemilu serentak dimulai dari TPS hingga sampai ke tingkat KPUD provinsi secara ketat, merupakan kunci menjaga potensi kecurangan.

Terkait potensi kecurangan dalam pemilu serentak, Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar mengatakan, peotensi kecurangan bisa saja terjadi pada pesta demokrasi 17 April mendatang. “Potensi kecurangan bisa saja terjadi, namun bukan berarti kecurangan tersebut bisa terjadi secara keseluruhan. Kalau untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), karena calon hanya 2 pasangan maka potensi kecurangan tersebut bisa dikatakan minim, bukan berarti tidak ada,” jelasnya.

Yang mengkhawatirkan lanjut Bagindo, adalah pemilihan legislatif (Pileg) karena calonnya banyak, partai politiknya banyak namun pengawasnya sedikit,” kata Bagindo saat diwawancara via Telpon, Minggu, (14/4).

Bagindo juga menyebutkan bahwa dalam hal ini, peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sangat dibutuhkan. Dirinya menilai bawaslu tidak melakukan upaya-upaya dalam menindak tegas potensi kecurangan pada pileg di tahun ini. “Bawaslu perlu melakukan kerjasama dan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga terkait sehingga money politik yang sering terjadi ini bisa ditindak tegas. Karena bawaslu ini seperti tidak punya strategi khusus untuk mendeteksi kecurangan dan terkesan melakukan pembiaraan,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan jika masyarakat terkesan berperan secara “aktif” dalam menggunakan money politik tersebut. “Tidak ada penolakan yang tegas dari masyarakat ketika menghadapi politik uang ini, jadi masyarakat kita cari aman saja dan pemahaman tentang black campaign ini masih tergolong primitif,” pungkasnya.

Bagindo berharap, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dapat menjawab permasalahan di negeri kita selama lima tahun mendatang. Karena setiap tahunnya, masalah yang terjadi di bangsa kita berbeda-beda. “Untuk pileg ini masyarakat carilah calon legislatif dari track record prestasinya didunia politik, kredibilitasnya terhadap masyarakat, kecerdasan intelektual, serta kemampuan berkomunikasi tentang politik, hal ini sebagai upaya peningkatan sistem demokrasi di Indonesia,” tutupnya. (WAN/MAR/UMN)