Banyak Tidak Tepat Sasaran, Dewan Soroti Penerima PKH

Sejumlah fraksi DPRD OKU Timur menyoroti penerima program keluarga harapan (PKH) yang dinilai tak sesuai sasaran, Senin (13/5). Foto: Ard/palpos.id

MARTAPURA, PALPOS.ID- Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten OKU Timur (OKUT), mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Hampir seluruh Fraksi yang ada di DPRD OKUT mempertanyakan banyaknya penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Hal ini terungkap saat rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksi terkait LKPJ Bupati OKUT tahun 2018, Senin (13/5).

Fraksi Partai Golkar dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Juru bicara Siti Nursilah, meminta kepada Pemerintah OKUT agar masyarakat miskin yang menerima PKH agar diawasi sehinga yang menerimanya benar-benar tepat sasaran. Selain itu Fraksi Partai Golkar DPRD OKU Timur juga mengapreisiasi pelaksanaan kerja pemerintah daerah yang telah menjalankan rencana anggaran kerja daerah dengan cukup baik dan rencana tersebut tepat waktu.

Fraksi Partai PDI Perjuangan melalui Jubir Sugeng Carvindo meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan gaji guru honorer. Selain itu Fraksi ini juga meminta kepada pemberintah daerah terhadap penerima PKH agar ditinjau ulang lagi karena laporan banyak yang menerimanya tidak sesuai. “Kami meminta kepada pemerintah daerah agar penerima PKH didata ulang karena banyak yang bermasalah, contoh yang seharusnya dapat tapi tidak dapat dan sebaliknya,” ucap Sugeng.

Begitu juga dengan Fraksi partai Nasional Demokrat (NasDem) melalui Jubir Warsito meminta kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Sosisl untuk yang menerima bantuan PKH bagi masyarakat miskin ditinjau ulang lagi. “Banyaknya penerima yang bermasalah agar ditinjau ulang,” tegasnya.

Kemudian Fraksi partai PKB yang dibacakan Jubir Amrin Ariyan dan Fraksi Gabungan selain menyoroti masalah pembangunan jalan agar diselesaikan secepatnya sesuai dengan janji pemerintah, juga menyoroti Dinas Sosial dan petugas PKH sebab banyak penerima PKH yang benar-benar miskin tidak diperhatikan atau idak tepat sasaran.

Menanggapi hal ini wakil Bupati OKUT, Fery Antoni mengaku, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap penerima PKH. Caranya dilakukan pendataan secara akurat dan setiap penerima PKH rumahnya akan ditandai stiker. “Selain itu daftar penerima PKH juga akan ditempel di kantor Desa atau Kelurahan sehingga masyarakat bisa melihat langsung siapa yang berhak menerima dan tidak berhak menerima,” ucap Wabup. (ARD)