Banyuasin Raih WTP 8 Kali Berturut-turut

Bupati Banyuasin H Askolani SH MH menerima opini WTP di Gedung BPK Perwakilan Sumsel, kemarin. Foto: Istimewa/palpos.id

BANYUASIAN, PALPOS.ID– Bupati Banyuasin H Askolani SH MH menerima langsung penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penghargaan  diraih untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011.

Penyerahan Opini WTP itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil laporan keuangan Pemkab Banyuasin tahun 2018 di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, Selasa (14/05) kemarin.

Bupati Banyuasin H Askolani SH MH mengatakan, keberhasilan meraih predikat WTP yang kedelapan kalinya ini merupakan keberhasilan dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Banyuasin. Itu artinya, telah menjalankan dengan baik terkait tata kelola keuangan sesuai dengan aturan, transparansi serta akuntabel.

“Memang tak mudah untuk menerima predikat WTP ini. Tapi dengan kerja keras seluruh OPD, Banyuasin mampu mematahkan anggapan itu. Kita mampu meraih OTP, yang kedelapan kalinya. Dan ini kita terima 8 kali berturut-turut. Alhamdulillah, penilaian yang diberikan BPK RI, bahwasanya tata kelola keuangan di Banyuasin sudah sesuai dengan aturan,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Banyuasin, terutama jajaran tim Anggaran Pemkab Banyuasin, mulai dari Sekda, para asisten, Kepala OPD, serta pihak lainnya, atas kerja kerasnya yang sesuai aturan telah menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang bagus, sehingga predikat WTP dari BPK RI dapat tercapai.

Bupati berharap, penilaian ini bisa menjadi semangat dan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Terpenting lagi, bagaimana penilaian WTP ini mewujudkan pengelolaan APBD, yang notabene uang rakyat,” imbuhnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumsel Teguh Prasetyo SE MAB Ak CA  dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan visi dan misinya, senantiasa turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan BPK, opini BPK atas keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan salah satunya pemeriksaan LKPD.

“Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan dan pejabat tinggi BPK, Setwan Banyuasin, Inspektur Banyuasin, Stafsus Bupati dan sejumlah Kepala OPD Banyuasin dan undangan lainnya. (MAL)