Langkah Kuda Pemkot Palembang

Suasana pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Palembang. Foto: Koerniawan/palpos.id

PBB Kota Palembang Naik 400%

PALEMBANG, PALPOS.ID– Nilai pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Palembang sepekan ini marak diperbincangkan dan dikeluhkan warga. Pasalnya PBB mengalami kenaikan dan persentasenya sangat drastis.

Kondisi ini tak pelak, dikeluhkan sejumlah wajib pajak (WP) yang terkena kebijakan kenaikan PBB tersebut. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Palembang, Shinta Raharja mengakui adanya kenaikan PBB tersebut. “SPPT PBB awal Mei, banyak laporan pengajuan keberatan. Maka hal inilah yang membuat Pemkot melakukan kenaikan nilai PBB,” jelas Shinta.

Kebijakan menaikan PBB lanjut Shinta, diperkirakan potensi mencapai Rp 464 miliar. “Namun kami tetap memberikan sebanyak 263 ribu wajib pajak dibebaskan PBB-nya dimana nilainya mencapai Rp 31 miliar. Jadi walaupun PBB kita naikan namun banyak juga yang kita bebaskan dari pajak,” kata dia.

Shinta menambahkan,  wajib pajak yang bebas PBB nilainya di bawah Rp 300 ribu. Untuk menetapkan nilai hingga lebih Rp 300 ribu atau kurang dari Rp 300 ribu tergantung dengan zonasi atau wilayah bangunan berada, luas tanah WP dan harga tanah atau nilai jual terbaru (update) di lokasi tanah tersebut berada. “Dengan perhitungan itu didapatlah besaran kurang atau lebih dari Rp 300 ribu<” jelasnya.

Maka dari itu kata Shinta, pihaknya mempersilahkan para WP yang keberatan dengan jumlah PBB dengan mengajukan surat keberatan ke kantor BPPD Kota Palembang. “Saat ini sudah ada puluhan WP yang mengajukan keberatan. Jika memang layak untuk dikurangi maka kita akan mengurangi. Namun penentuan nilai PBB juga kita keluarkan kebijakan bagi para pejuang veteran dengan memberikan keringanan hingga 75 persen. Termasuk juga pensiunan PNS dengan keringanan hingga 50 persen,” terangnya.

Terkait kenaikan nilai PBB itu, Shinta mengklaim WP pajak yang mengalami kenaikan masih jauh dibandingkan dengan WP yang dibebaskan alias gratis oleh Dispenda Pemkot Palembang.

Shinta mengatakan, kebijakan kenaikan nilai PBB sudah terlebih dulu mengalami proses pengkajian selama lebih dari tiga bulan. Dimana kebijakan PBB ini merupakan kewenangan dari kepala daerah masing masing. “Ada yang kita bebaskan, ada pula yang mengalami penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) sehingga mengalami kenaikan jadi semacam subsidi silanglah,” tandasnya.

Masih kata Shinta, pendapatan dari sektor PBB untuk kontribusi PAD hanya mencapai 8 sampai 10 persen dan nilai  ini masih jauh dibawa sektor lainnya seperti BPHTB dan lainnya. “Adanya kenaikan PBB ini dipengaruhi juga karena adanya peningkatan target PAD yang mencapai Rp 550 miliar,” tutup dia.

Sedangkan Ketua DPRD Palembang, H Darmawan SH mengatakan, terkait kenaikan nilai PBB, pihaknya meminta agar Pemkot dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Karena lanjut Darmawan, banyak para WP di Kota Palembang mengeluhkan kenaikan PBB  yang mencapai 100 persen lebih.

Oleh karena itu lanjut politisi PDI Perjuangan ini, sebaiknya selain melakukan sosialisasi, hendaknya penerapan kenaikan PBB dilakukan secara bertahap. Sebelumnya sejumlah wajib pajak di Kota Palembang mengeluh ketika membayar PBB yang ternyata tagihannya naik hingga mencapai 400 persen.

Isabi, salah seorang warga Pahlawan Kemuning mengaku, terkejut atas penetapan nilai  PBB yang harus dia bayar. “Dari sebesar Rp 500 ribu ternyata naik hingga harus membayar sampai Rp 2 juta. Ini kan nggak normal namanya. Tentu saya akan mengajukan keberatan,” ujarnya.

Sedangkan Oby, warga Perumnas Talang Kelapa mempertanyakan bagaiman pihak Pemkot melalui Dispenda menetapkan nilai PBB setiap wajib pajak. “Sebab kita jadi bertanya-tanya. Ada yang naik sampai 200 hingga 400 persen tapi dipihak lain, ada juga warga yang tidak dikenakan PBB alias gratis. Bagaimana ini? Sampai saat ini, kita belum mendapatkan informasi terkait penetapan plafon nilai PBB tersebut. Seperti apa rumusnya yang nilai PBBnya naik dan seperti apapula yang gratris,” pungkasnya penuh tanya.  (HAR/OBY)