4 Parpol Gugat Keputusan KPU Palembang

Suasana rapat pleno KPU Kota palembang terkait hasil pemilu serentak 17 April 2019, beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID– Seperti halnya beberapa daerah lainnya di Sumsel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang juga belum bisa menentukan jadual penetapan calon anggota DPRD Kota Palembang terpilih. Pasalnya, sejumlah partai politik belum puas dengan keputusan KPU dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Kota Palembang Devisi Hukum, Abdul Malik Syafei saat dihubungi koran ini semalam mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka dapat, ada 4 partai politik yang menggugat keputusan KPU Kota Palembang. “Dari info dan data yang kami peroleh, ada 4 parpol yang menggugat keputusan KPU Palembang. Yang mana   3 parpol menggugat keputusan KPU untuk DPRD Kota Palembang. Sedangkan 1 parpol menggugat terkait pemilihan caleg DPR RI,” ujar Malik, Selasa (28/5).

Menurut Malik, partai politik yang mengguat tersebut adalah Partai Bulan Bintang yang menggugat hail rekap suara di dapil 4dan 5 DPRD Kota Palembang. Kemudian Partai Hanura gugat dapil 3 dan Partai Demokrat menggugat hasil rekap suara dapil 4 DPRD Kota Palembang.

Sedangkan partai politik yang menggugat hasil rekap suara untuk DPR RI dapil Sumsel I adalah PDI Perjuangan. “Ada juga gugatan untuk DPR RI dapil I, yakni dari PDI P. dalam laporannya di MK, mereka juga menyebut kota Palembang, tetapi rincian masalahnya kita belum tahu. Jadi total 4 parpol. 3 kota palembnag 1 DPR RI,” jelasnya.

Untuk menghadapi semua gugatan tersebut, Malik mengatakan, KPU Kota Palembang sudah kumpulkan dokumen hukum, mulai dari alat bukti, berta acara dan lainnya. “Intinya kita sudah siap untuk hadapi gugatan tersebut. Dan kita sudah kumpulkan alat bukti, seperti berita acara,” katanya.

Disnggung soal kuasa hukum, Malik menjelaskan, kalau KPU Palembang tidak menyiapkan pengacara. “Karena yang digugat itu secara nasional, maka pengacaranya juga disiapkan di tingklat nasional. KPU Palembang dikooridir oleh KPU Provinsi hanya diminta untuk menyiapkan kelengkapan untuk hadapi gugatan, terkait pereslisihan hasil pemilu ini,” bebernya. (OPA)