Paripurna DPRD Lubuklinggau Molor

Suasana rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau, Selasa (11/6). Foto: Mar/palpos.id

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID– Sepertinya sudah menjadi ‘tradisi’, rapat paripurna di DPRD Lubuklinggau kembali molor. Ini terjadi saat paripurna dengan agenda Penyampaian Pertanggungjawaban APBD 2018, Raperda penyertaan modal ke PT Linggau BISA dan Raperda pembentukan Badan Kesbangpol Lubuklinggau, Selasa (11/6).

Rapat  molor hingga 1,5 jam. Paripurna yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB, baru dimulai sekitar pukul 14.26 WIB, karena anggota dewan hadir di ruang Paripurna DPRD Lubuklinggau. Kehadiran anggota DPRD ini juga seperti biasa tidak lengkap. Dari 30 anggota DPRD Lubuklinggau, 11diantaranya absen dengan keterangan izin, termasuk Wakil Ketua I DPRD Lubuklinggau, Taufik Siswanto.

Sementara itu dalam Paripurna tersebut, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe (Nanan) menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas bersama dan dijadikan Perda sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan Kota Lubuklinggau. Tiga raperda tersebut yakni, raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Linggau BISA. Raperda tentang pembentukab perangkat daerah urusan pemerintah bidang kesatuan vangsa dan politik Kota Lubuklinggau. Terakhir raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dijelaskan Nanan, penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau ke BUMD PT Linggau BISA), bertujuan untuk meningkatkan pendaoatan asli daerah, memacubpertumbuhan ekononi, pendapatan masyarakat dan penuerapan tenaga kerjamelalui investasi perintah kota kepada BUMD yang ada di Kota Lubuklinggau. Sementara itu dalam pembentukan perangkat daerah banyak aspek yang perlu diperhatikan. Seperti aspek produktivitas, efesiensi struktur, besaran organisasi serta optimalisasi fungsi perangkat daerah yang akan dibentuk. “Semuanya harus sesuai dengan Peratutan Pemerintah (PP) No.18/2016 twntang perangkat daerah,” ujar Nanan.

Ditambahkannya, dengan dikekuatkannya kepitusan Mendahri No.100-440 Tahin 2019 tentang evakuasi kelembagaan  perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan dan politik serta evaluasi kelembagaan urusan pemerintah di bidang kesbangpol Lubuklinggau pada aspek nesaran organisasi sudah mendapat persetujuan Gubernur Sumsel. “Maka pembentukan perangkat daerah urusan bidang kesbangpol  telah mememuhi syarat pembentukan dan sesuai dengan peraturannperundang-undangan,” kata Nanan.

Sementara sambung Nanan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  tahun anggaran 2018 kepada DPRD meruoakan amanat konstitusional, sebagaimana diatur dalam UU no.23 Tahun 2014,  yang dirubah beberapa kali dan terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015. “Dimana dalam UU tersebut diatur kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertabghungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan  setelah tahun berakhir,” pungkasnya. (MAR)