Buku pelajaran yang ada di perpustakaan sekolah, foto istimewa/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – Buku pelajaran merupakan salah satu komponen terpenting dalam bidang pendidikan, sebab buku pelajaran dapat membantu dan mempermudah guru maupun siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Sehingga kehadiran buku pelajaran sangat dibutuhkan oleh guru dan terutama siswa, maka dari itu buku pelajaran harus diberikan gratis oleh pihak sekolah.

Oleh sebab itulah, Dinas Pendidikan Kota Palembang mengingatkan seluruh sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk tidak menjual buku pelajaran sekolah, baik yang disubsidi oleh pemerintah ataupun tidak.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang SMP Disdik Kota Palembang Drs H Herman Wijaya.

“Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan yang sebenarnya larangan tersebut sudah lama ditetapkan. Peraturan tersebut melarang sekolah melakukan jual beli buku pelajaran dalam bentuk apapun baik kepada siswa dan orangtua siswa dan setiap sekolah harus menggunakan buku yang disediakan pemerintah,” imbuhnya.

Lanjutnya, buku pelajaran sekolah wajib diberikan secara gratis kepada siswa, karena disubsidi oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Uang untuk pembelian buku itu dicairkan pada triwulan ke-2 dari dana BOS. Dalam Triwulan ke-2 itu mereka mendapat double yang artinya 50 persen untuk pembelian buku kirikulum dan diharapkan pihak pemerintah satu anak itu mendapat satu buku setiap mata pelajarannya,” jelasnya.

Selanjutnya Herman mengatakan, apabila pembelian buku itu sudah cukup maka dana untuk pembelian buku selanjutnya bisa digunakan untuk pembelian buku referensi atau buku untuk perpustakaan.

“Kalau pun semua pembelian buku untuk anak sudah terpenuhi maka dana BOS itu bisa digunakan untuk hal yang lainnya sesuai dengan kegunaan dari dana BOS itu sendiri,” tambahnya.

Apabila kedapatan Kepala sekolah yang menjual buku yang dikoordinir gurunya tolong laporkan ke Dinas Pendidikan Kota Palembang, maka pihak disdik kota akan menindak lanjutinya segera dan akan diproses serta ditindak tegas. (UMN)