Setop Budaya Kerja Rendah

Sekda Provinsi Sumsel, H Nasrun Umar melakukan sidak ke sejumlah OPD yang ada di ruang lingkup Pemprov Sumsel, Senin (10/6). Foto: Humas Pemprov Sumsel/palpos.id

Banyak ASN Bolos Usai Libur Lebaran

PALEMBANG, PALPOS.ID– Fenomena Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap tingkatan yang cenderung bolos kerja setelah libur panjang menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah.Paling tidak kondisi ini harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Seperti di sejumlah daerah di Sumsel juga terjadi. Dimana beberapa ASN masih ‘menambah liburnya’ setelah libur panjang.

Seperti di Pemkab Muratara.  Dimana  puluhan pegawai bolos kerja hari pertama masuk kerja. Kepala BKPSDM Muratara, Ralin Jufri menjelaskan berdasarkan absen ketika pelaksanaan apel mingguan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Muratara didapat sekitar puluhan pegawai yang masih bolos kerja tanpa keterangan.

“Dari beberapa SKPD yang ada yang paling banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos kerja yaitu Dinas PUBM, Dinas Perkim ditambah lagi beberapa SKPD lainnya. Namun yang paling dominan itu pegawai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang bolos kerja,”ungkapnya.

Apa Sanksi yang akan diberikan? Ralin menjelaskan kalau untuk sanksi pihaknya akan mengacu pada aturan PP Nomor 53 dan akan kita laporkan melalui online Kemenpan RB.

Hal yang sama juga terjadi di lingkungan Pemkot Lubuklinggau.  Hal itu diakui langsung Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe (Nanan), kepada kepada wartawan usai rangkaian acara tersebut (upacara, apel dan halal bi halal) di Halaman Kantor Walikota, Senin (10/6).

Menurut Nanan, secara kasat mata kehadiran PNS dalam acara tersebut secara kasat mata diatas 90 persen. “Ya pasti ada yang tidak hadir,” ujar Nanan.

Untuk mereka yang tidak hadir dikatakan Nanan, aturannya sudah jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Kalau melanggar aturannya sudah jelas sesuai PP No.53/2010 ,” ujar Nanan.

Persoalan yang sama juga terjadi di Kabupaten PALI. Bahkan akibat masih adanya ASN yang bolos membuat Bupati setempat, Heri Amalindo berang. lantaran masih banyak pegawai di lingkungan sekretariat daerah (Sekda) tidak hadir dalam apel  Senin (10/6) pagi, di halaman kantor Bupati PALI, di bilangan jalan Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulya.

“Tidak seharusnya seperti ini, selalu ditegur dan marah saat kerja,  pasca libur panjang. 12 hari libur sudah lebih dari cukup, kalau hari ini masuk kerja, dari Minggu kemarin harusnya bagi yang mudik sudah kembali ke PALI,” kata Bupati.

Sekda PALI Syahron Nazil menegaskan bahwa pegawai yang tidak disiplin terancam kena sanksi. “Kita lihat dulu penyebab ketidak hadiran pegawai bersangkutan, kalau logis kita akan pertimbangkan, tetapi apabila itu sudah menjadi kebiasaan, maka sanksi tegas bakal dilakukan, terutama bagi pagawai TKS yang akan diputus kontraknya,” terang Syahron.

Lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, dari catatan BKPSDM setempat, ASN yang tidak apel bersama sebanyak 71 orang. “Rinciannya 15 cuti melahirkan, 11 izin, 18 DL (posko lebaran), 10 sakit dan 17 tanpa keterangan alias bolos,” ujar Kepala BKPSDM Muba, Sunaryo Yazid, Senin (10/6).

Untuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), secara umum rata-rata mencapai 99 persen ASN yang  sudah masuk kerja usai libur cuti panjang.

“Saya sudah intruksikan kepada Kepala BKD dan Kasat Pol PP Provinsi Sumsel untuk tidak segan-segan menerapkan PP 53 Tahun 2010 bagi ASN yang masih kedapatan mangkir masuk kerja. Hari ini juga akan saya terbitkan Surat Peringatan (SP) 1 bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan,” ungkap Sekretaris Daerah Sumsel H.  Nasrun Umar saat  memimpin apel pagi dihalaman Pemprov.Sumsel, Senin (10/6).

Dikesempatan ini, Nasrun juga memberikan apresiasi terhadap ASN dan honorer dil ingkungan Setda Pemprov yang secara umum sudah masuk kerja dibuktikan dari hasil laporan yang diterimannya. “Mudah-mudahan laporannya benar. Dari setiap bagian tadi lengkap. Tidak lebih dari tiga orang yang tidak masuk. Alasannya juga ada izin dan dinas luar,” tambahnya.

Usai apel Sekda dan rombongan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) kesejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya ke Dinas Perhubungan,Dinas Pertambangan dan ESDM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Dinas PU Bina Marga.

Menurutnya, dari setiap OPD tidak lebih dari tiga pegawai  tanpa keterangan. Jika dipersentasikan tidak sampai satu persen. Artinya, ASN ini sudah mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya saja lanjut dia pegawai yang TK akan tetap dilakukan pembinaan melalui ketentuan PP yang memang mengatur tentang kedisiplinan ASN. Disisi lain, Kepala BKPSDM OKU, Mirdaili  mengatakan, jika Pemkab OKU sudah melaksanakan aturan tersebut dengan penerapan aturan lama yakni PP 53. Terbukti ditahun 2018 sedikitnya 9 orang pegawai diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat.

“Untuk aturan itu sudah kita laksanakan sejak lama dengan penerapan PP 53. Dengan alur  Kepala OPD melapor kepada kita, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan diberikan peringatan jika masih tidak bisa dibina kita sidang untuk memutuskan ASN tersebut dapat dipecat atau tidak,” katanya.

Sementara itu Pengamat Sosial, Bagindo Togar Butar-butar menilai, kinerja ASN ini tergantung dari Pejabat Pembina Kepegwaian (PPK)nya, karena setiap provinsi memiliki komisi ASN yang seharusnya bisa difungsikan dan dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya. “Baik PPK, SKPD maupun Komisi ASN yang ada disetiap provinsi ini seharusnya bisa seirama dan satu komitmen untuk menegakkan kedisiplinan ASN. Apalagi ASN kita ini memiliki budaya bekerja yang rendah, kesadaran disiplinnya masih rendah,” tegasnya.

Menurutnya, sebentar lagi pemerintah pusat akan menegakkan peraturan penilaian ASN beradasarkan kinerja yang rencananya akan diaplikasikan pada tahun depan. “Mungkin penilaian berdasarkan kinerja ini bisa menjadi solusi bagi ASN yang kurang disiplin untuk lebih mendisiplinkan budaya kerja mereka, kalau tidak mau disiplin ya jangan jadi ASN,” tandasnya.

Selanjutnya, Bagindo menganggap ASN terlalu dimudahkan dan kesalahannya mudah ditoleransi sehingga  tradisi untuk disiplin dalam bekerja masih sangat jauh. “Apalagi ASN yang administratif, yang beban kerjanya terlalu sehingga mereka suka menyepelekan pekerjaannya. Beda dengan ASN yang ada di Kementrian Keuangan dan BUMN misalnya, yang beban kerjanya tinggi maka rata-rata tingkat kedisiplinan mereka tinggi karena fungsionalnya besar,” lanjutnya.

Maka dari itu, Bagindo Togar berharap agar PPK baik itu dari pejabat pemprov maupun Pemda untuk bisa menegakkan kedisiplinan yang tinggi. Karena pejabat pemprov dan Pemda merupakan contoh bagi ASN lainnya.

“Harapan saya adalah PPK bisa konsisten menegakkan kedisplinan dan harus menjalankan fungsi etik dan profesional. Fungsi itu harus dipatuhi kalau tidak ya jangan jadi ASN, karena ASN sekarang masuknya tidak gampang, prosesnya tidak ada kompromi jadi kalau tidak ada keahlian dan prestasi maka tidak akan terpilih jadi ASN,” tutupnya. (ANA/RAT/UMN/MAR/FRI/ECO)