Hilangnya Budaya Rasa Malu

Sejumlah kendaraan dinas milik provinsi Sumsel yang terparkir di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (11/6). Foto: Koerniawan/palpos.id

Pemprov ‘’Kehilangan’’ Ribuan Mobdin

PALEMBANG, PALPOS.ID– Persoalan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel hingga saat ini masih menjadi misteri. Dari data sebelumnya, aset Pemprov Sumsel untuk kendaraan dinas totalnya roda empat (R4)  1.263 unit, roda tiga (R3) 17 unit dan roda dua (R2) 2.313 unit.

Namun ada 1.589 kendaraan milik Pemprov Sumsel yang bermasalah. Rinciaannya R4 273 unit dan R2 836 unit tidak dapat ditelusuri keberadaanya. Namun ada R4 sebanyak 247 unit dan R2 232 unit yang tercantum dalam berita acara pinjam pakai. Akan tetapi,  tidak ada dalam KIB di Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel.

Berdasarkan informasi terbaru dari Staf Khusus Gubernur Bidang Pengendalian Aset Arwin Novansyah, untuk kendaraan sudah ada puluhan kendaraan roda empat (R4) yang dikembalikan ke Pemprov Sumsel, setelah ramai dipublikasikan media massa. “Puluhan kendaraan berupa mobil sudah dikembalikan ke Pemprov Sumsel,” ujarnya saat di ruang staf khusus di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (10/6).

Menurutnya, salah satu mobil yang sudah dikembalikan ke Pemprov Sumsel ada dari mantan Gubernur Sumsel terdahulu. Kemudian yang masih belum dikembalikan ada dari mantan Ketua DPRD Pemprov Sumsel. “Untuk aset kendaraan yang sudah dikembalikan ini ada yang ditempatkan di Griya Agung  dan ada juga dikembalikan ke OPD masing-masing,” katanya.

Dia pun mengimbau kepada pihak-pihak yang menguasi aset Pemprov Sumsel yang tidak berhak, agar bekerja sama untuk segera mengembalikan. Selain sudah menjadi perintah Gubernur juga jadi perhatian KPK.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk masyarakat umum bahwa aset itu milik negara, maka Pemprov Sumsel wajib untuk mengamankannya. Bagimanapun Pemprov Sumsel akan tetap menertibkan itu sesuai undang-undang. “Kalau sampai tidak dikembalikan maka nantinya akan diambil paksa. Namun sebelumnya akan kita beri peringatan sebanyak tiga kali, tapi kalau masih tidak mau dikembalikan, maka akan kami ambil langkah hukum,” tutupnya.

Sementara itu, pengamat sosial kemasyarakatan  Prof Alfitri mengatakan,  persoalan aset kendaraan dinas Pemprov Sumsel yang hilang karena tidak dikembalikan, harus jadi catatan serius. “Dan langkah pertama yang harus dilakukan Biro Aset atau instansi yang mempunyai tugas tersebut melakukan inventarsir, menelusuri dan menarik kendaraan dinas secara tegas tanpa pandang bulu,” ucap Alfitri.

Dia menambahkan dalam aturan yang ada, sudah ada mekanisme yang jelas bagi pemerintah yang diberi wewenang menarik paksa kendaraan dinas tersebut. “Sedangkan di sisi lain, para mantan pejabat  yang masih memakai kendaraan dinas yang bukan lagi haknya harus taat azaz dan harus mengkedepankan kesadaran. Harus dihidupkan budaya malu memakai yang bukan haknya, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat dan pejabat lainnya,” tandasnya.

Jadi lanjut Alfitri, dengan ketegasan Biro Aset Pemprov Sumsel ditambah dengan kesadaran mantan pejabat, maka keberadaan aset akan menjadi sehat dan akan sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam UU. (ANA/OBY)