Eftiyani: Batal Gelar PSL Karena Ditolak KPPS

Eftiyani

PALEMBANG, PALPOS.ID– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang Eftiyani mengaku tidak menggelar pemungutan suara lanjutan (PSL) di 57 tempat pemungutan suara (TPS) lantaran KPPS enggan melakukannya. Eftiyani dan empat anggotanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu.

Dikatakannya, Bawaslu Palembang memberikan rekomendasi untuk menggelar PSL di 70 TPS di Kecamatan Ilir Timur II lantaran kekurangan surat suara untuk pemilihan presiden. Dari total itu hanya 13 TPS yang digelar PSL pada 27 April 2019. “Ya, masalahnya KPPS tidak mau melaksanakan (PSL),” ungkap Eftiyani, Rabu (19/6).

Selain itu, kata dia, PSL digelar jika memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah dihentikan pemungutan suara pada hari H atau 17 April 2019 jika terjadi kekurangan kertas suara atau sebab lain. “PSL itu kuncinya terhenti dulu di TPS tanggal 17 itu, bukan terhenti tanggal 20 April. Tanggal 20 itu sudah rekap, sudah terbit DAA-1 kan begitu. DAA-1 nya sudah disahkan nasional, itu masalahnya. Tanggal 20 hasil Ilir Timur II sudah sampai nasional dan sudah sah,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya telah menyerahkan kepada KPU RI terkait kronologis tidak digelarnya PSL sesuai rekomendasi Bawaslu. KPU menyebut kasus ini harusnya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebelum diproses secara hukum pidana. “Mana kala kami melakukan pelanggaran kode etik, berarti kami kena sanksi. Nah, kalau ditemukan unsur pidana, maka itu baru ranahnya Gakkumdu. Tapi kita tidak tahu kan mekanismenya gimana,” kata dia.

Meski demikian, Eftiyani mengaku tetap mengikuti proses hukum yang berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang pada hari ini. Dia berharap kasus ini dihentikan karena tidak prosedural. “Tetap kita berdoa bahwa persoalan ini stop karena kalau kita bicara undang-undang, Ketua DKPP sudah bilang bahwa ini kode etik,” pungkasnya. (ANA)