Muhadjir Effendy

JAKARTA,PALPOS.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kurang sosialisasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Sistem ini kemudian menjadi pro kontra di sejumlah daerah, padahal masyarakat sistem tersebut telah terbit sejak akhir 2018.

“Tahun lalu, menurut saya jauh lebih parah dari sekarang, yang isunya surat keterangan miskin palsu jumlahnya ribuan. Sekarang hampir tidak ada yang begitu. Yang sekarang muncul protes terhadap kuota yang berprestasi,” katanya di sela-sela rapat kerja dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Reni Marlinawati, mendikbud menjelaskan persoalan dan masalah PPDB sistem zonasi tidak akan muncul bila daerah memberikan kesempatan yang lebih bijak.

Dikatakannya, aturan sistem zonasi, dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018. Dan untuk PPDB 2019 telah diterbitkan sejak Desember 2018.

Ada waktu enam bulan bagi setiap Pemda untuk menyiapkan dan menyosialisasikan sistem zonasi lewat peraturan turunan. Baik itu peraturan gubernur, atau bupati/wali kota.

“Jadi memang ada beberapa daerah yang menurut saya perlu displin untuk tahun-tahun yang akan datang di dalam memahami PPDB kebijakan zonasi ini dan yang penting jangan main-main dengan nasib peserta didik,” katanya.

Selain itu, Muhadjir mensinyalis protes dari masyarakat terkait zonasi lebih banyak berdimensi politik. Hal itu diperoleh setelah tim dari Kemendikbud turun ke lapangan.

“Yang peristiwa ribut-ribut itu juga, ada diduga, saya duga ada muatan politik juga,” katanya. (gw/fan/fin)