Jangan Lagi Kecewakan Masyarakat

Para wajib pajak antri untuk menunaikan kewajibannya di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang. Foto: dok/ Palpos.id

Terkait Rencana Pembatalan dan Penarikan SPPT PBB

PALEMBANG, PALPOS.ID- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang menaikan Pajak Bumi Bangunan  (PBB) yang mulai diterapkan sejak awal 2019 langsung menuai kritik dan keluhan para wajib pajak (WP) di kota empek-empek. Walaupun ada sebagian besar WP juga mendapatkan kebijakan dengan tidak membayar PBB alias digratiskan sesuai batas perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah Rp 300 ribu, namun tak sedikit juga yang terkejut, mengeluhkan dan memprotes  regulasi penetapan PBB melalui Perwali itu.

Pasalnya ada WP yang harus merogoh kocek dengan kenaikan hingga 400 persen lebih dari semula membayar Rp 300 ribu namun setelah keluar putusan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), WP harus membayar PBB  hingga Rp 3 juta lebih. Suara sumbang masyarakat terhadap penerapan kebijakan kenaikan PBB tersebut, membuat DPRD Kota Palembang memanggil dan mempertanyakan hal itu ke Pemkot Palembang melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD).

Karena lembaga wakil rakyat merasa tidak pernah diajak membicarakan dan membahas kebijakan kenaikan PBB tersebut. Setelah dilakukan pembicaraan dengan melibatkan pihak terkait, sejumlah tokoh masyarakat termasuk ombudsman, keluarlah rencana mengeluarkan kebijakan dengan memberikan stimulus atau berupa keringanan terhadap WP. Anggota Komisi II DPRD Palembang Alex Andonnis mengatakan,  besaran stimulus yang akan diberikan Pemkot Palembang sesuai pembahasan mencapai 50 hingga 80 persen.

“Artinya nanti jika sebelumnya WP di SPPTnya harus membayar Rp 3 juta maka setelah diberikan stimulus bisa berkurang namun setelah diberikan stimulus, WP masih merasa keberatan maka dibolehkan atau berhak mengajukan keberatan. Dengan rencana kebijakan ini, maka SPPT akan ditarik kembali dan akan dihitung sesuai dengan pemberian stimulus tersebut. Artinya pembatalan yang dimaksud dan telah diterangkan Ketua DPRD Palembang (Darmwan SH,Red) sebelumnya yakni pembatalan dan direvisi kembali SPPT sesuai aturan yang akan diputuskan nantinya. Sedangkan untuk perhitungan untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dihitung berdasarkan nilai jual tanah milik wajib pajak,” jelas Alex.

Terkait pemberian stimulus tersebut lanjut politisi asal PDI Perjuangan ini, masih terus dibahas dan dikaji dan akan diputuskan Pemkot Palembang melalui instansi terkait dalam beberapa hari kedepan atau kemungkinan pertengahan Juli 2019 ini.

“Jadi semua masih dibahas termasuk juga perhitungan angka psikologisnya agar nanti setelah diterbitkan regulasinya, keluhan masyarakat terutama WP selama ini benar-benar dapat terakomodir,” tandas Alex.

Sedangkan Kepala Kantor Ombusdman RI Perwakilan Sumsel, M Adrian SH M Hum mengatakan, pihaknya kini sedang merangkum semua hasil pembahasan terkait persoalan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat Kota Palembang. “Untuk merumuskan rekomendasi yang nantinya mesti dilakukan Pemkot Palembang, semua pihak kita akomodir. Tidak hanya keluhan masyarakat terhadap kenaikan PBB namun juga pihak terkait lainnya termasuk juga pengusaha,” jelasnya.

Adrian menambahkan, semua rekomendasi yang akan diserahkan ke Pemkot Palembang merupakan saran korektif  namun bersifat komprehensif (menyeluruh,Red). Sebelumnya lanjut Adrian, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak Pemkot Palembang melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) (dulu Dispenda) bersama DPRD Kota Palembang serta sejumlah pihak terkait lainnya.

“Pertemuan yang digelar minggu kedua puasa, itu atas dasar surat ombusdman. Dari pertemuan kita sudah mengklarifikasi sekaligus mendengarkan semua persoalan yang menyangkut persoalan PBB. Salah satu yang kita dapat dari pertemuan adalah pihak DPRD Kota Palembang tidak merasa diajak berbicara terkait kebijakan kenaikan PBB tersebut namun karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka menurut kita DPRD Palembang harus diajak dalam membahas kebijakan soal PBB ini,” tandasnya.

Pihaknya sendiri masih kata Adrian, hari ini akan Kantor BPPD untuk melengkapi data termasuk mengecek pengajuan keberatan PBB.

“Kita juga ingin tahu realisasi PBB apakah memenuhi target atau tidak setelah timbul persoalan (protes masyarakat terhadap kenaikan PBB,Red),” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Palembang H Darmawan menambahkan, selama ini Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan konsultasi untuk mengejar pendapat pendapatan asli daerah ada. “Namun untuk kenaikan PBB sendiri tidak ada konsultasi,” tandasnya.

Darmawan menambahkan, sesuai pertemuan dan pembahasan pihaknya,  walikota berpesan akan mengkaji ulang serta menarik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang sudah beredar. “Akan ada revisi penyesuaian setelah SPPT ditarik. Setelah itu, wajib pajak akan membayar PBB dari perhitungan sesuai kebijakan baru yang akan dikeluarkan nantinya,” singkat Darmwan.

Sementara Dr Yenrizal Msi, Pengamat Sosial Kota Palembang menilai langkah membatalkan kenaikan PBB dengan menarik dan merevisi SPPT WP  harus dilaksanakan secaar konsisten.

“Tetapi saya belum tahu pasti apakah kabar ini benar adanya atau tidak, dan apa pertimbangan serta alasan dari pihak Pemkot Palembang untuk merevisi tarif PBB yang beberapa waktu lalu diwacanakan akan mengalami kenaikan,” tegasnya.

Namun Yenrizal menambahkan,  jika langkah Pemkot bersama DPRD Palembang akan disambut baik oleh masyarakat karena menurutnya efek dari kenaikan PBB ini jika tidak dikaji kemali akan sangat berdampak luas.

“Memang sudah seharusnya Pemkot iharus peka dengan realitas di masyarakat. Terutama kondisi ekonomi masyarakat kita yang sebagian besar masih dikategorikan memiliki kemampuan finansial golongan menengah ke bawah. Apa jadinya kalau hal ini dipersulit lagi dengan kenaikan pajak yang luar biasa,” katanya.

Maka dari itu, dirinya hanya bisa menunggu keputusan final dari wacana penurunan tarif PBB yang akan direvisi pada pertengahan bulan Juli nanti.

“Yah terlepas dari apa pertimbangannya, pembatalan ini merupakan hal yang baik dan kontekstual. Kedepannya saya berharap Pemkot harus lebih peka dengan kondisi masyarakat apabila ingin mengeluarkan sebuah kebijakan,” tutupnya. (rob/str)