Eftiyani : Kekurangan Surat Suara Tanggung Jawab PPK

Eftiyani

PALEMBANG, PALPOS.ID – Bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Rabu (10/7), kembali digelar sidang keempat kasus dugaan pelanggaran pemilu 2019. Adapun agendanya adalah mendengarkan keterangan kelima terdakwa.

Ketua KPU Palembang, Eftiyani merupakan terdakwa yang pertama kali memberikan keterangannya. Dengan penuh percaya diri, Eftiyani mengatakan bahwa masalah kekurangan surat suara pemilu yang terjadi di Kota Palembang bukan tanggung jawab lembaga yang dipimpinnya. Namun merupakan tanggung jawab dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dia menjelaskan, berdasarkan SOP, pihak yang menangani kekurangan surat suara adalah PPK setempat. Dimana saat ada kekurangan, PPK seharusnya berusaha mencari di TPS-TPS di sekitarnya namun dalam satu kecamatan untuk menutupi kekurangan yang terjadi.

Eftiyani lantas mencontohkan kekurangan surat suara yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang. Di mana saat penyelenggaraan pemilu 17 April lalu ditemukan adanya kekurangan sekitar 4.503 lembar suara di wilayah tersebut.

Namun kekurangan itu bisa diatasi dengan cara pergeseran surat suara.

“Kekurangan itu bisa teratasi karena gesitnya PPK disana. Permasalahan ini hanya terjadi Ilir Timur (IT) II, kecamatan lain tidak ada muncul ke permukaan,”ungkapnya.

Bahkan lanjut Eftiyani, pada 17 April dirinya sama sekali tidak mendapat laporan adanya kekurangan surat suara di Kecamatan IT II dari ketua PPK setempat. “Saya baru menerima laporan itu keesokan harinya,” sesal dia.

Sementara soal alasan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) seperti yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Palembang, Eftiyani mengungkapkan, hal itu dilakukan karena adanya penolakan dari warga yang merasa kelelahan untuk kembali melaksanakan pemilu.

Selain itu lanjut dia, tidak dilaksanakannya PSL dikarenakan formulir C1 di beberapa TPS sudah terbit, sehingga syarat mutlak pelaksanaan PSL tidak terpenuhi.

“Dari 70 TPS yang direkomendasikan panwascam untuk PSL, 39 di antaranya sudah mengeluarkan form C1. Artinya, tahap penghitungan suara di tingkat TPS itu sudah selesai. Karena itu tidak bisa dilakukan PSL sebab syaratnya pemilihan harus terhenti dulu saat kekurangan surat suara. Itu berdasarkan ketetapan yang diatur dalam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 Pasal 94 PKPU,”jelasnya.

Kembali dia menjelaskan, dari 70 TPS yang direkomendasikan Panwascam, hanya 31 TPS yang disetujui oleh KPU Palembang pada 21 April untuk melakukan PSL karena dianggap memenuhi syarat. Namun setelah dilakukan identifikasi, jumlahnya kembali turun menjadi 16 TPS dan kemudian turun lagi menjadi 13 TPS.

“Karena ada 3 TPS yang enggan melaksanakan PSL. Alasan mereka sudah kelelahan dan menerima hasil dari pemilu yang sebelumnya sudah dilakukan,”ujarnya.

Terkait bisa terjadinya kekurangan surat suara, Eftiyani menduga hal tersebut dikarenakan human error dari para petugas pelipat surat suara.

“Kami melihat ada kesalahan diproses packing oleh bagian logistik Pokja di Jakabaring. Tepatnya saat pelipatan dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disalurkan, sehingga dari 4.805 TPS di Palembang, ada yang kekurangan surat suara,”ungkapnya.

Setelah mendengar keterangan terdakwa, agenda sidang awalnya akan lanjutkan dengan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun setelah sidang diskors selama 4 jam, kemudian ketua majelis hakim mengatakan bahwa sidang ditunda karena tuntutan JPU belum siap.

“Dengan belum siapnya tuntutan jaksa, maka sidang ditunda hingga besok (Kamis) pagi. Setelah pembacaan tuntutan, dilanjutkan pembacaan pledoi, replik dan duplik setelah itu diusahakan untuk langsung pembacaan vonis,”ujar ketua majelis hakim Erma Suharti SH yang langsung mengetok palu.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Palembang sekaligus ketua penuntut umum Yuliati Ningsih menambahkan, penundaan dikarenakan pihaknya membutuhkan waktu tambahan untuk mempersiapkan tuntutan.

“Mengingat banyaknya saksi yang telah dihadirkan dan sedikitnya waktu yang ada, maka kami memerlukan waktu tambahan untuk menyiapkan tuntutan,” katanya. (len)