Pembangunan Gedung Baru RS Hermina Terancam Disetop

Komisi III DPRD Palembang melakukan sidang ke bangunan baru RS Hermina. foto : robby

PALEMBANG – Pembangunan gedung baru Rumah Sakit (RS) Hermina Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang bermasalah. Pasalnya pembangunan gedung baru yang diperuntukkan untuk areal parkir dan ruang rawat jalan tersebut belum memiliki kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang.

Namun ironisnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gedung baru RS Hermina itu sudah diberikan pihak Pemkot dari instansi terkait. Kenyataannya ini memunculkan kecurigaan pihak dewan dalam proses perizinan gedung berlantai 6 tersebut.

Hal ini diketahui setelah Komisi III DPRD Palembang melakukan tinjauan terhadap pembangunan gedung baru RS Hermina tersebut.

“Dengan kondisi ini (belum memiliki izin Amdal namun telah memiliki IMB, Red) dapat dikatakan pembangunan gedung baru ini bermasalah dan hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal atau keberadaan RS Hermina karena tidak ada kesiapan lahan parkir yang refresentatif hingga memutuskan untuk membangun gedung baru untuk lahan parkir,” ujar Ade Victoria S Kom, Sekretaris Komisi III DPRD Palembang saat  berdialog dengan pihak manajemen RS Hermina usai  inspeksi mendadak (sidak) bersama sejumlah instansi di lingkungan Pemkot pembangunan gedung baru RS setempat, Rabu (10/7).

Dalam aturan, lanjut Ade, IMB dikeluarkan setelah semua izin seperti Amdal, Analisi dampak lalulintas (Andalalin) dan lain sebagainya. “Setelah semua izin itu didapatkan, maka IMB bisa dikeluarkan oleh instansi berwenang. Nah ini aneh, izin yang lain belum keluar namun IMB sudah dikeluarkan duluan. Ini artinya ada ketidakberesan terkait prosedur perizinan, bagaimana bisa,” ujar Ade lagi penuh tanya.

Ade menambahkan, kesalahan lainnya yang dilakukan pihak RS Hermina terkait luas bangunan baru tidak  sesuai dengan luas bangunan utamanya. “Padahal sesuai Permenkes  Nomor 47, seharusnya luas  bangunan baru ukurannya separuh luasnya dari bangunan lama.  Apalagi ini bangunan ini bertingkat,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi III,  Firmansyah Hadi SE menambahkan, dengan munculnya persoalan perizinan tersebut, pihaknya meminta manajemen RS Hermina menyiapkan semua berkas dan data-data terkait proses pembangunan dan prosedur perizinan untuk ditindaklanjuti dengan pertemuan di Gedung Dewan yang rencananya akan dilaksanakan besok (12/7). Ketua Komisi III, Ali Sya’ban mengatakan, dengan belum adanya izin Amdal, maka pembangunan lahan parkir berpotensi merusak lingkungan.

“Kami akan lihat dulu data dan prosedur perizinan manajemen RS Hermina. Kalau ternyata terbukti menyalahi prosedur jelas pembangunannya akan kita setop,” tegas politisi asal PDI Perjuangan ini.

Dipihak lain, Wakil Direktur Umum RS Hermina, Adi Septiyadi mengatakan, pembangunan gedung baru RS Hermina sudah dilakukan sejak Februari 2019. “Luas bangunan mencapai 9000 meter persegi. Rencana gedung baru untuk lahan parkir dan ruang rawat jalan dengan bangunan 6 lantai. Masing-masing 4 lantai untuk lahan parkir dan 2 lantai untuk ruang rawat jalan.

“Kami akui, kami telah mendapatkan izin IMB yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dan izin Amdal sudah kita urus sejak 2018 namun sampai sekarang belum keluar.  Karena IMB sudah kita kantongi maka kita langsung melaksanakan pembangunan sambil menunggu proses izin Amdal,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DLHK Palembang melalui Kasi Pengendalian Pencemaran, Hardian mengatakan, alasan pihaknya belum mengeluarkan izin Amdal karena berkas yang disampaikan ke pihak RS Hermina belum lengkap.

“Masih ada hal yang kurang dalam izin Amdal, maka Tim Penilai langsung merokemendasikan untuk dilengkapi,” pungkasnya. (rob)