PKB Yakin Menangkan Sengketa di MK

Suasana sidang paripurna PHPU di MK, Senin (15/7).

PAGARALAM, PALPOS.ID Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyiapkan alat bukti yang kuat untuk menghadapi sidang sengketa Pileg Pagaralam 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, Ketua DPC PKB Kota Pagaralam, Alpian SH meyakini partainya bakal memenangkan sengketa.

“Yakin menang. (Kemungkinan) Untuk menang itu besar sekali,” ucap Alpian ketika dihubungi, Senin (15/7).

Dalam menghadapi sidang di MK sebut Alpian, PKB menyiapkan alat bukti diantaranya bukti formulir C1 TPS. Formulir ini berasal dari TPS yang diduga bermasalah di Dapil Pagaralam Utara. Selain itu, PKB juga menyertakan saksi serta tim kuasa hukum. Kolaborasi antara alat bukti, saksi dan kuasa hukum ini diharapkan mampu memperkokoh posisi PKB di persidangan.

Proses persidangan sengketa Pileg 2019 di MK sendiri masih panjang. Pada 18 Juli nanti agenda sidang adalah mendengarkan jawaban dari pemohon (KPU RI) atas permohonan pemohon (PKB). Setelah itu hakim akan memutuskan layak tidaknya permohonan PKB ini agenda sidang berikutnya. Bila hakim MK memutuskan tidak layak, maka permohonan PKB berhenti di tengah jalan alias dis-misal.

Alpian paham betul dengan konsekuensi hukum tersebut. Karenanya ia berujar, PKB akan menerima apapun keputusan MK. “Karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya (sengketa) ke proses hukum,” ucapnya.

Sebelum ke MK, PKB lebih dahulu mengadu ke Bawaslu Kota Pagaralam. Saat itu PKB menuntut Bawaslu mengeluarkan rekomendasi supaya KPU menggelar hitung ulang di PPK Pagaralam Utara. Sayangnya, aduan dari PKB ditolak Bawaslu. Bawaslu menilai, tuntutan PKB untuk hitung ulang tak bisa diterima.

“KPU menyatakan bahwa untuk hitung ulang, syarat-syaratnya tak terpenuhi. Jadi, kami ikuti ketentuan dari KPU,”ujar Ketua Bawaslu Kota Pagaralam, Emi Deshartika SPd saat dihubungi pekan lalu.

Tak patah arang, PKB melayangkan gugatan ke MK hingga akhirnya saat ini masuk dalam proses persidangan. Alpian menjelaskan, perjuangan PKB ini bukan sekedar bertujuan demi suara semata. Tapi lebih dari itu yakni dalam rangka pendidikan politik.

“Kalau kita merasa tidak puas ada jalurnya yaitu jalur hukum, jangan rusuh,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pagaralam, Rahmat Qori Setiawan AMd mengatakan, sidang sengketa akan dilanjutkan pada 18 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU terhadap permohonan PKB.

Jawabannya antara lain disebutkan Qori, antara lain menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses rekap suara berjenjang di Dapil Pagaralam Utara.

“Jawaban disusun berdasarkan alat bukti seperti C1 plano, DA1 dan DB 1. Tidak ada yang kami tambahi dan kurangi,” tambah Komisioner KPU divisi hukum, Hendri SE.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PKB melayangkan gugatan hasil Pileg 2019 Dapil Pagaralam Utara ke MK. Dalam permohonannya, PKB mengklaim perolehan suaranya lebih besar ketimbang PBB. Ini berbeda dengan keputusan KPU tentang hasil Pileg 2019 di Pagaralam. Dalam keputusan KPU, perolehan suara PBB sebesar 1798 suara sedangkan PKB memperoleh 1771 suara. Karenanya meminta supaya MK membatalkan keputusan KPU ini. (faj)