Pengusaha Gugat Bank Mandiri, Ini Penyebabnya

Advokat K Syarcowie SH dan rekan saat melayangkan gugatan terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Credit Collection Palembang

PALEMBANG, PALPOS.ID – Noli Kusuma Atmaja (37), warga Kompleks Sukajadi Indah Blok P1  RT14/04, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin menggugat pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Credit Collection Palembang yang berlamat di Gedung Menara Mandiri Palembang, Jalan Kapten A Rivai No.1008 Palembang.

Melalui kuasa hukumnya, Advokat K Syarcowie SH, menjelaskan, gugatan itu sudah dilayangkan pihaknya terhitung sejak 18 Juli 2019.

“Ya, gugatannya tadi sore baru kita masukan ke PN Kelas IA Palembang,” katanya saat dibincangi di kantor Posbakum Palembang, kemarin.

Syarcowie mengatakan, kliennya merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang barang dan jasa tiketing dengan nama PT Jantara Digital Indonesia dan pengusaha yang bergerak sebagai distributor barang dan jasa dengan nama perusahaan CV Naura Pradana.

Kemudian beberapa tahun silam penggugat ditawarkan berbagai macam fasilitas-fasilitas kredit dari lembaga keuangan dan nonkeuangan,  di antaranya  penawaran kartu kredit dari pihak tergugat.

Selanjutnya atas penawaran dari tergugat tersebut dengan melalui mekanisme proses pengajuan yang ketat, kemudian pada  6 Februari 2014 telah diterbitkannya pinjaman kartu kredit dari tergugat dengan pagu  Rp11 juta dengan nomor kartu kredit 4137 1903 0509 7583 Visa Mandiri a.n Noli Kusuma Atmaja.

Atas kepercayaan peminjaman kartu kredit dari tergugat tersebut, lanjut dia, telah penggugat pergunakan sebagaimana mestinya tanpa hambatan apapun dan lebih dikarenakan untuk memperketat transaksi keuangan sebagai pengusaha penggugat lantas memutuskan untuk menutup dan melunasi pinjaman dari tergugat tersebut yakni tepatnya pada 31 Januari 2017.

“Sejak itu penggugat tidak pernah lagi menggunakan fasilitas kartu kredit tergugat apalagi melakukan transaksi pembelian dengan kartu kredit tergugat, hingga pada suatu waktu penggugat ingin melakukan transaksi keuangan berupa pengajuan pinjaman. Pada saat itu didapat kendala berupa penolakan dari lembaga keuangan tersebut dengan keterangan bahwa penggugat tidak dapat melakukan pinjaman dikarenakan masuk dalam blacklist Bank Indonesia dengan status Kollektibitas 5,” ungkapnya.

Penggugat lantas meminta klarifikasi kepada tergugat dengan meminta agar segera dilakukan pengclearan data miliknya yang notabanenya sudah tidak ada sangkut paut atau permasalahan lagi dengan tergugat.  Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahan aquo baik secara lisan, namun demikian tidak ada itikad baik dari tergugat.

Merasa dirugikan akhirnya penggugat melayangkan gugatan ke PN Kelas IA Palembang karena merasa dirugikan. “Gara-gara kesalahan data itu klien kami tidak bisa meminjam uang lagi ke BPR, BNI, maupun perusahaan leasing lainnya,” tandasnya.

Adapun kerugian materil yang dialami penggugat jika dihitung mencapai Rp3 miliar dengan rincian jika pinjaman penggugat direalisasikan sejak 31 Januari 2017 silam, maka diprediksi keuntungan yang diperoleh mencapai Rp100 juta per bulan.

“Coba kalikan saja selama 30 bulan, maka nilai kerugian materilnya mencapai Rp3 miliar,” sesalnya.

Selain itu gara-gara status blacklist dari Bank Indonesia tersebut, penggugat merasa malu dengan karyawan, tetangga  serta para kalangan pengusaha sehingga memohon agar hakim menghukum tergugat membayar kerugian imateril sebesar Rp5 miliar.

“Klien kami juga meminta kepada hakim agar menghukum tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka yang dimuat di media cetak lokal maupun nasional selama tujuh hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap,” tandasnya.

Head of Credits Card Bank Mandiri Regional II/Sumtera 2, Indro saat dikonfirmasi via ponselnya menjelaskan, masalah gugatan tersebut adalah hak sepenuhnya dari penggugat dan pihaknya sendiri dipastikan akan menyiapkan lawyer untuk melakukan pembelaan.

Hanya saja, kata Indro, alangkah bagus kalau masalah ini diselesaikan dulu secara baik-baik tanpa harus ke meja hijau. “Silahkan datang ke kantor kami untuk meluruskan masalah ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya. (ECO)