Proyeksi Pendapatan Daerah OKU Timur Tidak Tercapai

Bupati OKUT HM Kholid Mawardi SSos MSi, bersama PLH Ketua DPRD OKUT Hj Ir Juniah MP, disaksikan Wakil Bupati OKUT Fery Antoni SE, menandatangi keputusan bersama, Jumat (02/08/2019). Foto: ardi/Palpos.ID

MARTAPURA, Palpos.ID – Dalam penutupan rapat Paripurna, membahas dan meneliti Raperda tentang Perubahan APBD OKU Timur (OKUT) Tahun Anggaran 2019 terungkap terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Adapun maksud perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ini karena terjadinya pelampauan dan tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA.

Demikian terungkap dalam Laporan Banggar DPRD OKUT yang disampaikan oleh Pelapor Banggar, Sugeng Carvindo pada Jumat (02/08/2019). Rapat paripurna berlangsung dipimpin oleh PLH Ketua DPRD OKUT, Ir Hj Juniah MP.

Dipaparkan Sugeng, jika demikian, kepala daerah bisa memformulasikan hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut ke dalam suatu rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan juga plafon anggaran sementara atas perubahan tersebut.

Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap tentang penjelasan, diantaranya terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

“Banggar DPRD OKUT menerima dan menyetujui Raperda tentang perubahan APBD OKUT anggaran 2019, ditetapkan dan disahkan menjadi Perda OKUT tentang perubahan APBD OKUT 2019,” imbuhnya.

Sedangkan Bupati OKUT, HM Kholid Mawardi, SSos MSi dalam sambutan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang perubahan APBD OKUT anggaran 2019 mengatakan, perubahan APBD OKUT Anggaran 2019 dilaksanakan secara dinamis dan konstruktif, mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan. (ard)