Banyuasin Komitmen Reformasi Birokrasi

OPD Pemkab Banyuasin yang mengikuti evaluasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rabu (07/08/2019). Foto: humas pemkab banyuasin

BANYUASIN, PALPOS.ID – Dua belas perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  2019 di Hotel Santika Premiere Palembang, Rabu (07/08/2019).

Kegiatan ini digagas oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dihadiri Asisten III, Dinkes, Kominfo, PUTR, Capil, Pendidikan, DPMPTSP, Perpustakaan Arsip Daerah, BKPSDM, Inspektorat, Bappeda dan Litbang, DPPKAD.

Tim Pemkab Banyuasin yang dikomandoi Inspektur Kabupaten Subhan menegaskan, Pemkab Banyuasin berkomitmen dalam melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan OPD.

Evaluasi ini merupakan gambaran tentang sejauh mana tolak ukur dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabel kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama ini.

“Pemkab Banyuasin terus komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Karenanya OPD Pemkab Banyuasin yang terkait melaksanakan paparan dalam kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Menpan,” ujar Subhan.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur, mindset, pola pikir dan budaya kerja, agar setiap ASN bertanggung jawab dan menanamkan sikap profesional, adaptif dan inovatif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

“SAKIP ini menuntut kita bisa membuat kegiatan yang efisien dan efektif dengan memperhatikan dua hal, yakni sinkronisasi antar OPD dan efisiensi program kegiatan. Saya beri tips agar mereka tau kata kunci yang pertama Sinkronisasi, kemudian efektif dan efisiensi,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Perumusan Kebijakan Pengawasan pada Deputi Reformasi Birokrasi Nadjamuddin Mointang mengungkapkan, tujuan evaluasi SAKIP dan RB adalah memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Kemudian pula memberikan saran perbaikan sebagai percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta menetapkan indeks RB dan tingkat akuntabilitas.

Paparan disampaikan oleh masing-masing OPD, yaitu Bappeda, Inspektorat, Dinas Kominfo, Setdakab (Bagian Organisasi), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BKPSDM, BPKD, Dinas PTSP, RSUD Banyuasin. (mal)