KPU OKI dan KPU Sumsel Jalani Sidang Kode Etik DKPP

KPU Sumsel dan KPU OKI menjalani sidang kode Etik DKPP di kantor Bawaslu Sumsel, Kamis (08/08/2019). Foto: popa/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Pemilu memang telah usai, namun pesta demokrasi itu masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya masalah yang melibatkan penyelenggara pemilu. Seperti KPU Ogan Komering Ilir (OKI) dan KPU Sumsel.

Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu, harus menjalani sidang kode etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kantor Bawaslu Sumsel, Kamis (08/08/2019). KPU OKI diadukan Hilmin, yang menduga Ketua dan Komisioner KPU OKI mengubah data pengguna hak pilih model DB1.

Selain itu, Komisioner KPU OKI juga tidak menanggapi keberatan dirinya yang meminta KPU OKI menyandingkan data DB1 dengan DA1 Kecamatan yang bermasalah. Komisioner KPU yang disidang itu, Derri Siswandi (Ketua KPU OKI), Febrida Wardhani, Haris Padilah, M Aknan, dan Redy Firmansyah.

“KPU OKI sudah menyalahi aturan dalam perhitungan suara. Sebab ada perbedaan suara ditingkat kabupaten dengan data yang dipegang saksi kami,” kata Hilmin.

Ketua KPU OKI Derri Siswandi mengatakan, semua yang dituduhkan itu tidak benar. Sebab mereka (pengadu) menggunakan data yang bersumber dari berita acara yang salah.

‘’Memang kami akui pada Berita Acara pertama ada yang salah, ada salah input dan telah diperbaiki. Kemudian tuduhan perubahan yang kami lakukan merugikan, juga tidak benar. Sebab perubahan tersebut tidak mengubah hasil,” katanya.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Sumsel, Kelly Mariana, Hendri Daya Putra, Amrah Muslimin, Hepriyadi, dan Hendri Almawijaya, juga disidang atas aduan Wisnu Ardiyanto. Wisnu mengaku, KPU Sumsel sudah mengambil alih penghitungan suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang. tanpa melalui mekanisme yang seharusnya.

“Harusnya sebelum pengambilalihan, KPU Sumsel terlebih dahulu berkoordinasi dengan saksi seluruh peserta pemilu,” katanya. Untuk pelanggaran administratif, ditemukan adanya pelanggaran. Kemudian apa yang kami permasalahkan juga sudah ada putusan MK dan dismisal.

Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana menegaskan, jika dugaan pelanggaran administrasi, sudah diputuskan oleh Bawaslu RI sudah mengadili dan memberikan keputusan bahwa Empat Lawang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, bukan pelanggaran kode etik berdasarkan undang-undang. Jadi patut ditolak untuk seluruhnya.

Ketua Majelis Sidang Kode Etik DKPP, Prof Muhammad menegaskan, jika keputusan yang diambil oleh DKPP nantinya merupakan keputusan yang berdiri sendiri, tidak saling terikat dengan putusan yang lain. (opa)