Kapolda Sumsel Lolos 10 Besar Capim KPK

Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri yang masuk 10 besar capim KPK. foto: net

JAKARTA, PALPOS.ID – Pansel capim KPK mengumumkan 10 peserta capim yang lolos dari seleksi kesehatan, wawancara, dan uji publik. Nama-nama tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Seperti juga yang kita sudah rencanakan sebelumnya, pada 2 September (2019) kita serahkan 10 nama ke presiden. Sepuluh nama itu sudah ada,” ujar Ketua Pansel Yenti Ganarsih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (02/09/2019).

Nama-nama tersebut antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri, Auditor BPK I Nyoman Wara, Jaksa Johanis Tanak, Advokat Lili Pintauli Siregar.

Selain itu, Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, Hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango, Dosen Nurul Gufron, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Penanaman Modal dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan PNS Kementerian Keuangan Sigit Danangjoyo. “Komposisi profesi satu orang KPK, satu orang polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, serta dua PNS,” sambung Yenti.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan akan mengkaji masukan dari masyarakat terkait uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk 10 capim KPK yang telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Masukan tersebut, akan dijadikan sebagai referensi bagi pihaknya.

Sedangkan Presiden Jokowi mengaku tidak akan tergesa-gesa untuk memutuskan 10 nama calon pimpinan KPK yang akan dibawa ke Komisi III DPR RI. “Saya kira juga kan tidak tergesa-gesa,” kata Jokowi.

Di sisi lain, sedikitnya seribu pegawai KPK menandatangani petisi terkait calon pimpinan (capim) KPK. Petisi tersebut menolak capim KPK periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah. “Kami dari Wadah Pegawai (WP) KPK sudah menghimpun aspirasi dari pegawai KPK yang jumlahnya seribu orang dari sekitar 1.500 pegawai KPK yang akan kami sampaikan kepada bapak presiden melalui surat tertutup,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (riz/gw/fin)