Jokowi Setujui 10 Capim KPK

Presiden Joko widodo (Jokowi) didampingi Tampak

JAKARTA, PALPOS.ID – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK sudah menyerahkan 10 nama hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo. Kepala Negara setuju dengan hasil kerja Pansel. Pro dan kontra dinilai merupakan hal yang wajar. Tidak semua keinginan bisa disetujui. Terlebih sudah ada proses melalui seleksi yang cukup ketat.

Jokowi menyatakan menunggu surat resmi dari Pansel. Untuk selanjutnya, presiden akan menyetorkan 10 nama tersebut ke DPR RI. Mantan Wali Kota Solo itu mengakui ada beragam respons publik terkait hasil seleksi Capim KPK. Namun, Jokowi menyatakan dirinya juga punya sumber informasi lain dari intelijen.

“Sumber informasi itu sudah memverifikasi semuanya. Intinya, saya setuju dengan 10 nama yang disetorkan Pansel. Saya sudah verifikasi dari intel kepolisian, intel kejaksaan yang saya punya. Soal pro dan kontra, saya pikir itu wajar. Namun, nggak bisa semuanya sesuai kehendak masing-masing. Kita nggak bisa pakai kacamata sendiri. Kan sudah ada proses yang dilalui,” kata Jokowi dalam diskusi bersama Forum Pemred di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menyetorkan 10 nama capim KPK ke DPR dalam waktu 14 hari setelah menerima surat resmi dari Pansel Capim KPK. Pada Senin (2/9) lalu, Pansel hanya memberitahukan hasil seleksi ke Presiden. Namun, belum memberikan pengajuan resmi. Jokowi berharap ada pergeseran penilaian kinerja KPK. Keberhasilan KPK bisa dinilai dari membangun sistem antikorupsi. “Ke depan kinerja KPK jangan diukur dari berapa banyak yang ditangkap, ditahan. Tetapi bangun sistem” jelasnya.

Dia berharap KPK bisa membangun sistem antikorupsi secara simultan dengan pemerintah. KPK diminta mengawal sistem yang sudah dibangun. “Saya ingin membangun sistem yang kuat. Misalnya, pemerintah membangun di pelabuhan. Nah, KPK silakan masuk ke sana. Kawal prosesnya. Jangan penguatannya hanya di penangkapan saja,” ucap Jokowi.

Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Arsul Sani menyatakan Komisi III tidak diwajibkan memilih capim KPK dari salah satu institusi. Ada indikator yang jadi patokan Komisi III dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK. Yakni harus berintegritas. Arsul menyebut akan melihat rekam jejak para capim. “Dalam integritas itulah kemudian soal-soal seperti rekam jejak akan dilihat kembali. Ini penting agar kita tahu siapa dan bagaimana sepak terjangnya selama ini,” ujar Arsul di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Sementara itu, Buya Syafi’i Maarif menyarankan Presiden dan DPR memilih sosok yang memiliki rekam jejak terbaik. Mantan Watimpres itu meminta, Presiden memperhatikan dan memilih pimpinan KPK yang punya integritas dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. “Kalau yang terlalu ideal tidak ada, cari yang terbaik,” tegas Buya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berharap Komisioner KPK ke depan adalah figur-figur yang bersih dan independen dalam menjalankan tugasnya. Komisioner KPK yang terpilih, lanjutnya, harus terus mengembangkan potensi diri. Tujuannya agar dapat memiliki jiwa negarawan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tak Perlu Diributkan

Terpisah, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta masyarakat tak mempermasalahkan capim KPK yang telah dipilih Pansel. Dia menegaskan pansel bukan bagian dari pemerintah. Pansel merupakan lembaga sementara yang berkekuatan hukum yang dibentuk presiden. Dia meminta semua pihak menghormati keputusan pansel.

Moeldoko yakin capim yang dipilih pansel nantinya orang yang tepat. “Tim seleksi itu memiliki independensi yang sangat tinggi. Sebagian otoritas presiden diberikan kepada tim seleksi. Karena dasarnya keppres. Jadi percayakan saja. Toh itu juga terdiri dari berbagai komponen berbagai profesi. Jadi, sudahlah. Kalau diributkan terus bagaimana. Kapan selesainya,” tegas mantan Panglima TNI ini.(rh/fin)