Pembentukan BNNK Kabupaten Lahat Masih Tertutup

Kepala BNN Sumsel berdiskusi bersama Wabup Lahat dan Kasatresnarkoba Polres Lahat AKP Bobby Eltarik, Selasa (10/09/2019). Foto: arif/Palpos.ID

LAHAT, PALPOS.ID – Bisa dipastikan rencana Pemkab Lahat membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), belum terlaksana dalam waktu tidak dapat ditentukan. Moratorium Kemenpan RB masih menghambat berdirinya BNNK Lahat tersebut.

Informasi ini disampaikan langsung Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol Drs Jhon Turman Panjaitan, saat menggelar pertemuan dengan Wabup Lahat, H Haryanto SE MM MBA, Selasa (10/09/2019). “Belum tahu kapan moratorium dibuka, tapi Lahat prioritas utama bila dibuka. Saya tidak ingin PHP (pemberi harapan palsu, red), begitu dibuka, Lahat harus berdiri,” tegas Jhon di depan Forkompinda dan pejabat lingkungan Pemkab Lahat l, di Opsroom Setda Lahat.

Dia memberikan solusi membentuk Tim Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), melalui SK Bupati Lahat. Namun Tim P4GN hanya memiliki kewenangan memberikan sosialisasi dan rehabilitasi. “Untuk pemberantasan jangan dulu,” jelasnya.

Jenderal bintang satu ini bercerita, dari dulu tidak ada masalah pembentukan BNNK Lahat, bahkan sudah poin 80. Tahun 2017, akhir kepemimpinan Budi Waseso sebagai Kepala BNN, termasuk Lahat sudah diusulkan, sudah terdapat 174 BNNK. Di Sumsel baru 9 BNNK dari 17 kabupaten/kota. Terakhir, tahun 2018 lalu terbentuk BNNK OKU Timur. Tapi ada moratorium, sehingga tidak ada pembentukan BNNK lagi.

Saat ini biaya didukung pemerintah ke BNN hanya Rp1,6 triliun per tahun. BNN Sumsel Rp25,3 miliar 1 tahun, Muara Enim Rp1,6 miliar, untuk semua keperluan BNNK. “Saat ini katanya darurat Narkoba, BNN provinsi hanya dihargai Rp25,3 miliar,” papar Jhon yang sudah dua tahun menjabat Kepala BNN Sumsel.

Persoalan anggaran inilah yang menjadi alasan moratorium belum dibuka. Dirinya memberikan nilai lebih kepada Pemkab Lahat yang begitu semangat untuk mendirikan BNNK. Apalagi dirinya mengakui, wilayah Kabupaten Lahat merupakan jalur lewat sindikat narkotika.

Rencana Pemkab Lahat mengusulkan berdirinya BNNK sudah lama. Apalagi kabupaten yang sudah berusia 150 tahun ini sudah memiliki ‘dua anak’, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam, yang justru sudah memiliki BNNK. “Napi Lapas Lahat 527 orang, 75 persen napi Narkoba,” kata Haryanto.

Keseriusan Pemkab Lahat agar berdirinya BNNK ini juga diakui Haryanto dengan sudah disiapkan kantor, kendaraan operasional dan lainnya. Bahkan anggaran juga sudah disiapkan Oktober hingga Desember. “Karena belum bisa (berdiri BNNK), Tim P4GN akan berada di bawah Dinas Pol PP dan Damkar,” pungkasnya. (ari)