Sekolah Swasta di Sumsel Gelisah Minim Siswa

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Palembang, Drs H Asnawi saat diwawancarai, Rabu (11/09/2019). Foto: umnah/Palpos.ID

PALEMBANG, PALPOS.ID – Dampak penerapan sistem zonasi yang mulai diterapkan Kemendibud RI, sekolah swasta dibuat gelisah. Hal ini disebabkan jumlah siswa baru disetiap tahunnya mengalami penurunan secara drastis, hingga beberapa sekolah swasta di Sumsel terancam tutup karena tidak mampu lagi membayar dana operasional.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Palembang, Drs H Asnawi CK MM mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa adalah ketidak patuhan sekolah negeri dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada awal tahun ajaran. “Kelihatan jelas kalau sistem zonasi baik jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK ini mempengaruhi banyaknya sekolah swasta yang tidak kebagian siswa,” katanya, Rabu (11/09/2019).

Menurutnya, terkait sistem zonasi yang diterapkan pemerintah dalam PPDB baik jenjang SD, SMP, SMA/SMK juga sangat berpengaruh. “Banyak sekolah negeri yang melebihi daya tampung (overload) seperti menambah rombel/kelas. Jadi misalnya daya tampung hanya 10 kelas, malah menerima 11 kelas. Dan mirisnya lagi seperti di Lubuklinggau dari 16 sekolah swasta, 8 diantaranya nyaris gulung tikar alias terancam tutup,” jelasnya.

Dikatakannya, bila sekolah swasta tidak diurusi maka lama-kelamaan akan bubar. Dan terkait hal ini pihaknya berharap lewat kegiatan pertemuan konsolidasi dan penguatan BMPS bisa membangkitkan dan memperkuat sekolah swasta. “Kami juga melakukan pendataan sekolah mana saja yang kekurangan siswa. Selain itu juga menyampaikan pendapat ataupun saran perbaikan tentang pendidikan kepada anggota, masyarakat terutama kepada pemerintah,” katanya.

Ketua Ombusman Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum menyebutkan, masalah kekurangan siswa dari sekolah swasta disebabkan beberapa faktor diantaranya pendirian sekolah negeri tidak melihat kebutuhan sekolah sekitar. “Selain itu, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) tidak menghitung daya tampung sekolah lainnya terutama swasta,” katanya.

Seperti di Kabupaten Lubuklinggau, untuk tahun ini yang harus ditampung untuk jenjang SMA sebanyak 4.445 anak. Ternyata hampir seluruh anak-anak sekolah masuknya negeri semua. Karena untuk negeri saja daya tampungnya sudah tersedia 4.417 anak. “Artinya daya tampung negeri sudah sama dengan yang baru keluar (lulus SMP). Otomatis anak-anak larinya ke sekolah negeri semua,” tutupnya. (umn)