Pemkab Bayarkan BPJS 8 Ribu Warga Empat Lawang

Kantor BPJS Empat Lawang. Foto/ist/net

EMPAT LAWANG, PALPOS.ID – Kabar naiknya iuran BPJS secara Nasional ternyata belum berepengaruh bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang. Meskipun menanggung Iuran bagi 18 ribu jiwa masyarakat Saling Keruani Sangi Kerawati ini. Namun tidak ada pengaruhnya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Empat Lawang.

“Untuk JKN KIS Empat Lawang ditanggung oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Empat Lawang. 84 ribu jiwa masyarakat miskin JKN KIS dibiayai Pemerintah Pusat melalui KPPN. 12 ribu jiwa di APBD provinsi. 18 ribu jiwa ditangani oleh APBD Empat Lawang,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Empat Lawang, Wiwik melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, Dery Kurniawan, Kamis (12/09/2019).

Dery menuturkan, pihaknya memang mendapat kabar yang beredar melalui media bahwa iuran BPJS mengalami kenaikan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, pihaknya juga bahwa untuk peserta penerima bantuan JKN KIS belum mengalami kenaikan.

“Pemkab Empat Lawang telah anggarkan Rp5 Miliar untuk membiayai 18 Ribu jiwa yang terdaftar dalam JKN KIS yang dibiayai Pemkab Empat Lawang. Dan alhamdulillah pembiyaannya lancar lancar saja,” ungkapnya.

Dery menjelaskan, 18 ribu masyarakat penerima JKN KIS tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Empat Lawang. Dan peserta JKN KIS yang dibiayai tidak sembarang orang. Yakni dilaksanakan secara objektif melalui data Dinas Sosial yang benar layak menerimanya.

“Syaratnyapun cukup mudah dengan melengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Rekomendasi Dinsos, KK dan KTP. siapapun yang melengkapi persyaratan akan diakomodir sesuai kuota yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Empat Lawang, Jery Ardhan mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan iuran BPJS. Memang ada kabar kenaikan, namun untuk realisasinya belum. Sampai sekarang masih dengan iuran yang lama. Baik yang mandiri, bantuan pemerintah, maupun yang ASN.

“Sampai saat ini belum ada kenaikan.  Masih tetap, kelas 1 Rp 80 ribu, kelas 2 Rp 51 Ribu, kelas 3, Rp 25.500,” katanya. Jery mengungkapkan, regulasi kenaikan iuran BPJS pun  juga belum keluar. Kalau memang mengalami kenaikan, atau perubahan keangotaan itu biasanya dituangkan dalam peraturan presiden. “Sampai saat ini belum ada Perpres terbaru masih mengacu ke perpres 82 tahun 2018 kemarin,” tukasnya. (pad)