BRisyariah Tingkatkan Layanan Keuangan Digital

Foto bersama usai penandatangan kerjasama PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah) dan PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren), Rabu (18/09/2019). Foto Ist/net

PALEMBANG, PALPOS.ID – PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah) dan PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren) menandatangani perjanjian kerja sama, dalam rangka meningkatkan layanan keuangan digital di Indonesia.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama Paytren Hari Prabowo dengan Direktur Bisnis Komersil BRIsyariah Kokok Alun Akbar, Rabu (18/09/2019), disaksikan oleh Komisaris Paytren Ustadz Yusuf Mansur, dan Direktur Utama BRIsyariah Ngatari.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk bersinergi dan memaksimalkan potensi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Kolaborasi Paytren dan BRIsyariah ini, menyediakan layanan keuangan digital antara lain untuk isi saldo uang elektronik Paytren (top up), transfer dana ke rekening bank lain, layanan remitansi.

Direktur Bisnis Komersil BRIsyariah Kokok Alun Akbar mengatakan, dengan adanya kerja sama ini pengguna Paytren akan bisa membuka rekening BRIsyariah melalui aplikasi, sehingga pengguna Paytren akan dapat memiliki dua pilihan sumber dana dalam aplikasi yaitu saldo Paytren dan saldo rekening BRIsyariah (direct debit). Apabila mitra Paytren bertransaksi dengan nominal lebih dari 20 juta maka Pengguna Paytren dapat menggunakan saldo rekening BRIsyariah.

Sementara, Direktur Utama Paytren Hari Prabowo menuturkan, kerjasama Paytren sebagai penyedia jasa sistem pembayaran syariah berbasis server dengan BRIsyariah akan meningkatkan potensi kedua pihak. Hal tersebut dinilai dapat mendorong perkembangan market share perekonomian syariah. Seluruh proses kerjasama ini tetap akan tunduk dan dibawah pengawasan regulator masing-masing yaitu baik OJK maupun Bank Indonesia.

Ditempat yang sama, Ustadz Yusuf Mansur Komisaris Paytren mengungkapkan, dia berharap, kerja sama ini untuk memudahkan umat dalam bertansaksi dan memajukan keuangan syariah di Indonesia. “Sayang sekali potensi pasar yang luas ini ternyata masih belum berbanding lurus dengan keinginan masyarakat hijrah ke keuangan syariah,” tutup Yusuf. (har)