Oknum ASN Konsumsi Narkoba Harus Dipecat

Aksi demo GPAB Sumsel di halaman Kantor Bupati Ogan Ilir, Kamis (26/09/2019). Foto: din/Palpos.ID

INDRALAYA, PALPOS.ID – Pasca diciduknya empat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Ogan Ilir oleh petugas BNN Kabupaten setempat karena kedapatan pesta narkoba seyogyanya dipecat. Karena dampak dari penyalahgunaan obat terlarang itu bukan hanya berakibat buruk bagi si pemakainya, tapi juga lingkungan masyarakat.

Hal itu disampaikan Koordinator aksi Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB) Sumsel, Yongki Ariansyah SH saat menggelar aksi demo di halaman Kantor Bupati Ogan Ilir, Kamis (26/09/2019). Sebelumnya puluhan anggota GPAB itu bertolak dari kantor DPRD Ogan Ilir melakukan long march menuju Kantor Pemkab Ogan Ilir sambil melakukan orasi.

Dalam orasinya massa tersebut meminta kepada Pemkab Ogan Ilir bertindak tegas atas telah diamankannya empat oknum ASN di jajaran Pemkab Ogan Ilir oleh BNNK Ogan Ilir atas penyalahgunaan narkoba.

Selain itu massa juga mendesak seluruh ASN yang ada untuk di tes urine agar semua pejabat ASN di ruang lingkup Pemkab Ogan Ilir bersih narkoba.

Kemudian mereka  juga berharap kiranya proses ditangkapnya keempat ASN tersebut jangan sampai ditutupi, sehingga oknum ASN yang diamankan menjadi hilang, lepas begitu saja. Dalam hal ini prosesnya harus transparan sehingga bisa diketahui masyarakat.

“Keempat oknum ASN yang diamakan itu jangan hanya direhab saja tetapi hendaknya proses hukum tetap berjalan,” pinta Yongki Ariansyah. Keempat ASN yang diamankan diantaranya dua oknum ASN merupakan ASN di BPKAD, kemudian satu ASN yang bertugas di Bappeda, dan satu lagi merupakan ASN Kelurahan.

Rombongan massa GPAB ini diterima dan ditanggapi oleh Asisten III Pemkab Ogan Ilir, Lukmansyah. Dia sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap pernyataan yang dilakukan.

Kedepan Pemkab Ogan Ilir terhadap keempat ASN tersebut masih menunggu hasil proses penyidikan yang dilakukan. Apakah akan dikenakan sanksi ringan atau sanksi berat. Namun, untuk memberhentikan keempat ASN tersebut tidak bisa serta merta dilakukan secara langsung harus melalui proses dan sesuai aturan serta undang-undang ASN itu sendiri. (sul)