Pilkada Kabupaten OKU Terancam Bermasalah

Ilustrasi. Foto: ist/net

BATURAJA, PALPOS.ID – Tahapan Pilkada di Kabupaten OKU terancam bermasalah. Itu karena dana hibah dari Pemkab OKU untuk kegiatan tersebut sampai sekarang masih belum jelas.

Tahapan Pilkada OKU yang seharusnya dimulai sejak 1 Oktober 2019 dimana akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terancam batal dilaksanakan sebagai dampak keterlambatan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2019 yang baru disetujui DPRD pada Kamis (26/09/2019).

Tahapan ini harus sudah terlaksana merujuk PKPU No 15 tahun 2019 serta SE Kemendagri No.900 th 2019, dan Permendagri No.54 Th 2019. Dampak keterlambatan ini menyebabkan Pemkab OKU harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Ketua KPU OKU, Naning Wijaya didampingi Komisioner Devisi Hukum, Jaka Irhamka, saat dikonfirmasi Senin (30/09/2019), membenarkan masalah ini. Menurut Naning, hingga sekarang pihaknya belum pernah diajak TAPD untuk membahas rencana penggunaan anggaran Pilkada yang sudah mereka ajukan ke Pemkab OKU.

Sebelumnya kata Naning, pihaknya sudah mengajukan usul kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada di OKU yang direncanakan berlangsung 23 September 2019 dengan nilai kebutuhan sebesar Rp67,8 miliar.

Dia juga tidak menampik jika KPU OKU sudah mendapat surat tembusan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkab OKU yang masih meminta petunjuk Kemendagri terlebih dahulu.

Apakah terbuka kemungkinan penanda tangaan NPHD bisa dilaksanakan diatas tanggal 1 Oktober. Namun Naning mengaku, jika teken meneken dana hibah ini tidak terlaksana Selasa, 1 Oktober 2019, maka pihaknya akan langsung berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumsel di Palembang. (eco)