Dewan Setujui Alokasi Dana untuk Bayar utang DBH

Hj RA Anita Noeringhati, Ketua DPRD Sumsel. Foto: ist/net

PALEMBANG, PALPOS.ID – Rencana Pemprov Sumsel melunasi utang dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan senilai Rp1,2 triliun kepada 17 kabupaten/kota yang telah tertunda sejak 2017 dan 2018, mendapat persetujuan DPRD Sumsel.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan,  pada dasarnya sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk segera menyelesaikan tertundanya pembayaran DBH pajak daerah.

“Namun demikian beberapa tahun terakhir Sumsel “harus” menjadi tuan rumah penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional termasuk pilkada provinsi. Konsekuensinya Pemprov harus menyiapkan dana bagi pendukung penyelenggaraan event tersebut,” kata Anita, Selasa (08/10).

Karena dua tahun terakhir Sumsel tidak membutuhkan banyak pengeluaran dana, maka pada tahun anggaran 2017-2019 Pemprov Sumsel atas persetujuan DPRD mengalokasikan pembayaran tunggakan DBH pajak daerah cukup signifikan, sehingga sisa tunggakan DBH pajak daerah sampai dengan tahun anggaran 2019 hanya tersisa sekitar 1 triliun untuk 17 kabupaten/kota se-Sumsel.

Menurut Gubernur, pelunasan dilakukan sesuai target Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya bahwa akan menyelesaikan semua utang/kurang salur pajak kendaraan ke kabupaten/kota pada tahun ini. Dengan rincian utang 2017 sebesar Rp746 miliar lebih, dan utang 2018 Rp381 miliar lebih, semuanya telah lunas dengan total Rp1.146 triliun lebih.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan, pada alokasi APBD Provinsi Sumsel 2019, HDMY fokus dalam merealisasikan program kerja yang didasari visi misi dalam mewujudkan ‘Sumsel Maju untuk Semua’.

“Dari segi penganggaran kita dituntut efisiensi, utamanya untuk menyelesaikan utang pada kabupaten/kota. Tahun ini kita sudah membayar utang/kurang salur pajak kendaraan provinsi ke kabupaten/kota dengan total Rp1,2 triliun,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru, Senin (07/10).

Masih menurut HD, selain membayar utang bagi hasil pajak kendaraan ke daerah, pihaknya juga telah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang sebelumnya sempat tidak mendapatkan perhatian. (opa)