Ratusan Karyawan PT SAP tak Terima PHK Sepihak

Karyawan PT SAP yang menyambangi kantor Bupati Muratara, kemarin. foto : alam/palpos.id

MURATARA, PALPOS.ID – Warga Desa Pauh dan Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara yang merupakan pekerja  PT Surya Agro Persada (SAP) datangi kantor Bupati Muratara, Rabu (08/10), sekitar pukul 10.45 WIB.

Kedatangan ratusan karyawan PT SAP ini,  hendak mengadukan hak pekerja ‘’disunat’’ dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal yang dilakukan oleh perusahaan.

Massa datang melakukan orasi di depan kantor Bupati Muratara sembari memegang kertas kerton yang bertuliskan ‘’Berikan hak normatif pekerja’’, ‘’Jangan korban kami demi kepentingan’’, ‘’Tok-tok kumbang hei PT SAP ayo patuhi peraturan Indonesia’’, dan lainnya.

Piter, salah satu pendemo yang sempat melakukan orasi mengatakan,  sengaja mendatangi kantor Bupati Muratara untuk mengadukan permasalahan kerja. Dia mengatakan, saat ini pihak perusahaan belum menandatangani Peraturan Kontrak Bersama (PKB), dan malah  PHK masal dalam satu minggu terakhir.

Dalam aksi tersebut, para pekerja yang di-PHK ini melayangkan tujuh poin tuntutan ke pihak perusahaan. Seperti merealisasikan pengesahan PKB, struktur dan sekala upah, perbaikan redaksional SK karyawan tetap,‎ menetapkan tanggal bembayaran penggajian selambat lambatnya tanggal 10 setiap bulan,‎ mengeluarkan slip gaji pekerja setiap penggajian, menempatkan jam kerja BHL 40 jam/mingg‎u, dan menghentikan aksi PHK masal.

“Kami masyarakat Muratara dan tidak mau diinjak-injak oleh perusahaan asing. Pemerintah harus perhatikan kami masyarakat Muratara  yang saat ini tengah dizolimi perusahaan,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muratara H Devi Suhartoni, yang menyambut kedatangan para pekerja langsung mengajak sejumlah perwakilan pekerja untuk mediasi.

Ia mengungkapkan, rapat mediasi ini penting jadi harus fokus, mengenai tuntutan yang disampaikan. Dia mempersilakan perwakilan pekerja untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Dan menyampaikan hasil kesimpulan, hasil kesepakatan yang sudah mereka bicarakan dengan pihak perusahaan sebelumnya.

“Artinya kalian menuntut PBK yang sudah kalian sepakati, tinggal kami Pemerintah Daerah yang panggil PT SAP dan meminta mereka segera menandatangani PKB, jadi masalahnya selesai,” katanya.

Dalam rapat tersebut, salah satu perwakilan pekerja sempat menanyakan secara langsung mengenai PHK masal di PT SAP yang tengah terjadi dalam satu minggu terakhir. Karena seluruh pekerja menolak PHK secara sepihak tersebut. Wakil Bupati menerangkan, menegenai pemecatan ada dua kategori yang menjadi landasan. Seperti masalah subjektif dan nonsubjektif seperti krisis ekonomi dan perusahaan tidak mendapatkan untung.

“Masalah pemberhentian pekerja itu hak prerogatif perusahaan, tapi sebelum mereka melakukan PHK harus ada laporan ke Disnaker jelas harus ada surat pemberitahuan,” bebernya.

Dia menambahkan, situasi pekerja secara global saat ini hampir sama seperti ayam petelur. “Jika dianggap tidak produktif dan tidak bertelur lagi, ayam dijual dan diganti dengan yang baru. Kami selaku pemerintah hanya bisa menengahi dan memberikan peringatan ke perusahaan, agar tidak melakukan PHK masal dengan cara tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Untuk menuntaskan masalah ini, wakil Bupati mengaku siap mengawal sampai tuntas, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang timbul di antara perusahaan dan pekerja di PT SAP. (rat)