Paripurna Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Muratara Memanas

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Muratara, Kamis (24/10/2019). Foto: alam/Palpos.ID

MURATARA, PALPOS.ID – Rapat Paripurna DPRD Muratara dengan agenda Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Muratara masa jabatan 2019-2024, Kamis (24/10/2019), sekitar pukul 10.00 WIB, mendadak ricuh.

Kondisi itu diakibatkan adanya instruksi dan perdebatan dari anggota DPRD Partai Demokrat, Amri Sudaryono, kepada Ketua DPRD Muratara Efriyansah, usai pengambilan sumpah dan janji pimpinan.

Dimana, Amri mempertanyakan kenapa dalam sidang Paripurna itu tidak dilakukan pelantikan terhadap Wakil Ketua I yang dipegang Partai Demokrat. Padahal, menurutnya, DPP Partai Demokrat sudah mengirimkan surat balasan, terkait penetapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muratara.

Ia juga membenarkan adanya perselisihan antara dirinya dan ketua DPC Demokrat Muratara, Sukri Alkap. Namun seharusnya, Ketua DPRD Muratara mengumumkan Wakil Ketua I yang sudah ditunjuk dari DPP Demokrat yakni dirinya sendiri Amri Sudaryono.

“Kita ada surat dari DPW, dan DPP ditandatangani Ketua Umum Prof Dr H Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Demokrat Dr Hinca Ip Pandjaitan. Saya dipercayakan menjadi Wakil Ketua I DPRD. Seharusnya Ketua DPRD mengambil kebijakan untuk mengumumkan berdasarkan keputusan partai,” katanya.

Amri Sudaryono menyindir keputusan Ketua DPRD Muratara, yang menunda pengumuman Wakil Ketua I itu, di luar konstitusional. Karena secara etika politik, setiap keputusan Partai harus mengacu pada keputusan Ketua Umum Partai.

Sementara itu, Ketua DPRD Muratara Efriyansah saat persidangan mengungkapkan, pihaknya sengaja tidak mengumumkan Wakil Ketua I, lantaran masih adanya perselisihan antara Amri Sudaryono dan Sukri Alkap yang belum tuntas.

Pihaknya meminta permasalahan itu diselesaikan dulu di internal Partai. “Kami menghargai parpol Demokrat jadi tidak membedakan, atau memihak siapa pun. Jadi silakan diselesaikan dulu di Mahkamah Partai,” katanya.

Sementara itu, M Ruslan, anggota Partai Demokrat sempat menengahi perselisihan itu. Dia menegaskan tidak memihak siapa pun dan meminta semua pihak memberikan kewenangan lembaga untuk menetapkan pelantikan terhadap wakil ketua. (rat)