Mendidik Bisa Dilakukan Tanpa Kekerasan

Ilustrasi guru. Foto: ist/net

PALEMBANG, PALPOS.ID – Kepala Dinas Pendidikan Palembang Ahmad Zulinto, melalui Kasi Kesiswaan Sekolah Dasar, Dareni menjelaskan, kerjasama antara keluarga dan sekolah penting untuk menyukseskan pendidikan dan mencegah terjadinya tindak kekerasan di sekolah.

Menurutnya, kesepakatan antara pihak guru dan orangtua atau wali murid itu dapat dilakukan di awal tahun pembelajaran. “Bikin semacam surat pernyataan. Nanti harus ditandatangani pihak sekolah maupun orangtua soal tadi itu, mana yang boleh mana yang tidak boleh,” terangnya, Minggu (27/10/2019).

Dareni menyarankan agar sekolah mengundang orangtua atau walimurid setelah proses penerimaan peserta didik baru, kemudian diberi penjelasan tentang kewajiban sekolah, kewajiban orangtua maupun hak orangtua. “Setelah itu dijelaskan lagi kewajiban maupun hak guru. Sehingga, mana hak guru yang harus dihargai orangtua dan mana hak orangtua yang harus dihargai guru, jadi itu jelas,” tutur Dareni.

Dareni meyakini komunikasi baik antara guru dan orangtua, juga dapat mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Tujuannya, terang Dareni, agar tidak ada guru, siswa, dan orangtua siswa yang dirugikan.

Selain itu, Dareni juga mengimbau, agar orangtua dapat bertindak lebih arif dalam menyikapi konflik antar siswa yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, imbuhnya, orangtua siswa perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana menangani konflik di sekolah. “Orangtua agar jangan mudah ambil langkah sendiri kalau ada konflik atau ada masalah. Diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Jangan main hakim sendiri,” ingatnya.

Dia menegaskan, guru mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Perlindungan terhadap pendidik, termasuk tenaga kependidikan telah diatur dalam Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 6 Permendikbud tersebut menyebutkan; pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi.

Guru juga dilindungi dari perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas. “Perlindungan tersebut dimaksudkan agar para guru memiliki kewibawaan dan bekerja lebih profesional,” tuturnya. (umn)