Anggarkan Lem Aibon Rp28,8 Miliar, Pena Rp123 Miliar

Ilustrasi. Foto: ist/net

JAKARTA, PALPOS.ID – Selain lem aibon yang dibandrol Rp28,8 miliar, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menemukan usulan anggaran pengadaan yang cukup mencengangkan. Salah satunya anggara ballpoint atau pena yang besarnya menembus Rp123 miliar. Ini terlihat jelas dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

“Ya sudah kami cek. Dan kami menemukannya di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur,” kata Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Temuan itu terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dan diunggah dalam laman apbd.jakarta.go.id. William juga menemukan adanya sejumlah anggaran janggal lain dalam APBD DKI Jakarta 2020.
“Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,” kata William.
Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya sehingga menyebutkan bahwa pihaknya akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu. “Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur,” ujar William.
Namun pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Saefullah memastikan tidak akan ada pengadaan lem Aibon. Menurutnya, anggaran itu harusnya masuk ke dalam Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sekolah. Saefullah mengakui anak buahnya keliru dalam memasukkan mata anggaran. Untuk diketahui usulan anggaran ini bukan anggaran final dari DKI Jakarta. Anggaran ini akan melalui pembahasan di komisi DPRD DKI dan nantinya akan menjadi APBD DKI Jakarta jika telah disahkan. (fin/ful)