Memperingati HUT ke-25, STIHPADA Gelar Seminar Nasional

Ketua Dewan Pembina STIHPADA Firman Freaddy bersama narasumber usai menggelar seminar nasional di Griya STIHPADA, Selasa (29/10). foto : siti umnah/palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID –  Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang menggelar seminar nasional yang bertajuk Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berbasis pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya dalam Hukum Nasional.

Seminar digelar di di Griya STIHPADA Palembang,  Selasa (29/10).

Ketua Dewan Pembina STIHPADA, Firman Freaddy Busroh menjelaskan, jika seminar nasional tersebut merupakan kerjasama antara STIHPADA Palembang dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia.

“Hal ini dalam menyoroti pengelolaan SDA yang berbasis kearifan lokal, yang berlangsung selama dua hari tepatnya pada 29-30 November 2019 besok,” ujarnya, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, dia menyebutkan sebanyak 61 makalah akan dipresentasikan dalam seminar nasional tersebut oleh perwakilan dari 14 kota di Indonesia.

“Ke 14 kota tersebut antara lain Jakarta, Palembang, Padang, Bandung, Papua, Semarang, Malang, Ternate, Medan, Kendari Surabaya, Purwokerto, Surakarta dan Jember,” tambahnya.

Ditambahkannya, tujuan digelarnya seminar ini ialah sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana mengelola SDA supaya berkelanjutan. Hal ini dikarenakan alam merupakan sumber dari segala sumber kehidupan baik untuk generasi sekarang serta generasi yang akan datang.

“Dalam menyikapi isi lingkungan saat ini, sangat perlu sekali melakukan sebuah sinergi dalam mengawal Keberlangsungan lingkungan. Kami juga berharal semua stakeholder terkait harus bertanggung jawab dalam menjaga alam agar tetap lestari untuk terus memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua STIHPADA Palembang sekaligus ketua pelaksana seminar nasional tersebut, Dr Hj Jauhariah SH MM MH menjelaskan, tujuan digelarnya seminar  untuk menginventaris keberadaan kearifan lokal dalam mengelola SDA dan mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi kebijakan pemerintah.

“Selain itu, kita juga ingin mengetahui sinkronisasi peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan SDA dengan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan SDA,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia kaya akan budaya dan SDA, namun hal ini tidak termaksimalkan bahkan ada beberapa kasus yang cukup merugikan masyarakat.

“Untuk itulah kami harapkan dengan kehadiran beberapa pakar hukum dari Indonesia yang tergabung dalam APHA ini dapat mengkaji dan meneliti kira-kira sumbangsi dan pemikiran ide seperti apa yang dapat dituangkan terhadap penataan yang berbasis kearifan lokal,” tutupnya.(umn)