Polisi Tetapkan 4 Tersangka OTT Dana Kelurahan

Kapolres Pagaralam, AKBP Dolly Gumara didampingi Kasatreksrim, Iptu Yuli Sahara press conference menghadirkan 4 tersangka OTT berseragam tahanan mengenakan sebo, kemarin (30/10). foto : bang vhan/palpos.id

PAGARALAM, PALPOS.ID – Akhirnya Kapolres Pagaralam, AKBP Dolly Gumara SIK MH didampingi Kasatreskrim, Iptu Acep Yulisahara menetapkan empat tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dana Kelurahan yang melibatkan oknum Lurah dan tiga ASN di lingkup Pemkot Pagaralam.

Pengungkapan kasus Tipikor ini sempat terlambat, dikarenakan pihak penyidik Unit Tipikor Polres Pagaralam tak ingin terburu-buru mengenai siapa saja oknum yang terlibat.

“Penanganan sedikit lambat karena kita tak ingin terburu-buru, namun mempertimbangkan asas praduga tak bersalah,” ujarnya di hadapan awak media saat konferensi pers di Mapolres Pagaralam, kemarin (30/10).

Dia membeberkan kronologis kasus Tipikor ini, berawal dari operasi tangkap tangan anggota Unit Tipikor pada 22 Agustus 2019 silam, di Kantor Lurah Tumbah Ulas. Saat itu, ada tiga pelaku yang diamankan.

Mereka, JH menjabat Lurah Tumbak Ulas, PD Kasi PLP Air Minum Dinas PUPR Kota Pagaralam, dan TS staf Dinas PUPR.

“Di lokasi ini juga, anggota mendapati barang bukti uang yang diduga sebagai fee proyek dana kelurahan,” katanya.

Nilainya, Rp33.400.000 ini ditemukan di lokasi OTT. Selanjutnya, setelah dikembangkan didapat lagi uang Rp79.100.00 dari saudara SW, yang merupakan oknum PNS di Dinkes Pagaralam.

“Jadi dalam kasus OTT ini diamankan total yang sebagai barang bukti Rp112,5 juta,” kata Kapolres seraya mengatakan jika barang bukti uang dari saudara SW ini berasal dari sejumlah pemborong yang akan melaksanakan kegiatan dana kelurahan.

Ditanya mengenai peran para tersangka, lanjut Kapolres, memiliki peran berbeda-beda. Hasil pemeriksaan penyidik, JH sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA).

“Diduga kuat mengkoordinir beberapa Lurah terkait fee kegiatan dana kelurahan di lingkup Kecamatan Pagaralam Selatan,” paparnya.

Sementara PD sebagai PPK, sedangkan TS sebagai pengawas.  SW sebagai pejabat pengadaan proses seleksi administrasi hingga lelang.

“Sejumlah tersangka ini bahkan sudah menerima uang fee dari JH, salahsatunya berperan sebagai mediator,” bebernya.

Selain menyita uang Rp112.5 juta hasi OTT, penyidik Tipikor juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Seperti 1 unit ponsel merek Oppo, 2 unit laptop merek Asus dan Lenovo, hardisk eksternal, surat keputusan (SK), serta dokumen lainnnya.

Mengenai peruntukan dana kelurahan ini, tidak lain untuk mengerjakan sejumlah kegiatan pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Seperti infratruktur fisik, diantaranya jalan setapak, drainase, air bersih hingga pengadaan barang.

“Yang jelas, dalam pengusutan kasus OTT ini para tersangka dijerat pasal 11 atau 12 junto 55 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Dengan ancaman lima tahun minimal 1 tahun. Berkas perkara ini sudah P21 sejak tanggal 23 Oktober lalu. Segera kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Pagaralam,” tandasnya. (van)