APBD 2020 Bakal Defisit, SKPD OKU Kurangi Anggaran

Gedung DPRD OKU. Foto: ist/net

BATURAJA, PALPOS.ID – Menyongsong Tahun Anggaran 2020 mendatang, Pemkab OKU akan dihadapkan agenda yang membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga berimbas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah itu. Bahkan SKPD harus ekstra mengencangkan ikat pinggang.

“Tahun depan anggaran dipergunakan untuk penyelenggaraan Pilkada, pembangunan rumah sakit, serta tunjangan kinerja (tukin) yang membutuhkan anggaran ratusan miliar. Belum lagi untuk keperluan pembangunan infrastruktur lainnya,” ucap Ketua DPRD OKU, H Mardjito Bahri, saat dibincangi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Diungkapkan politikus Partai Gerindra OKU ini, saat ini DPRD bersama Pemkab OKU tengah menggodok persiapan anggaran itu. “Hal inilah yang menjadi alotnya pembahasan di Badan Anggaran (Banggar),” ujar Mardjito.

Untuk menutupi terjadinya defisit APBD TA 2020 mendatang, Pemkab OKU melakukan rasionalisasi (pengurangan) anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Tentu dengan efisiensi di setiap SKPD,” imbuh Mardjito.

Diungkapkan Mardjito, setiap SKPD di lingkungan Pemkab OKU mengurangi 20 – 30 persen. Sebelum ada defisit ini, semua SKPD merampingkan anggaran. “Prioritas dana untuk hibah Pilkada dan pembangunan umah sakit,” ujar Mardjito.

Akibat perampingan anggaran ini, lanjut Mardjito, berdampak terhadap pembangunan infrastruktur masa akan datang. Seperti PU Perkim, PU PR, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang sangat membantu OKU meraih Adipura.

“DLH itukan selama ini bantu pembangunan juga. Seperti untuk mendapatkan Adipura. Itu juga butuh dana. Namun tahun depan dirampingkan semua. Untuk PU Perkim kalau tidak salah mendapat alokasi sekitar Rp35 miliar. Padahal normalnya dibawah Rp200 miliar. PU PR juga demikian,” ungkap Mardjito.

Mardjito meminta setiap SKPD di lingkungan Pemkab OKU untuk melakukan terobosan – terobasan guna mengatasi masalah defisit ini seperti memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat. (eco)