Geger, Pemkab Ogan Ilir Disambangi KPK

Koordinator wilayah II KPK Abdul Haris dan Bupati OI HM Ilyas Panji Alam saat memberi keterangan pers, Kamis (07/11/2019). Foto: Usuludin/Palpos.ID

INDRALAYA, PALPOS.ID – Sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Ogan Ilir (OI), mendadak geger. Pasalnya ada empat anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba menyambangi Kantor Bupati Ogan Ilir tersebut, Kamis (07/11/2019).

Berita yang berkembangpun simpang siur, karena diduga ada sejumlah proyek fisik yang menjadi sorotan KPK akibat terindikasi korupsi. Tapi belakangan terpantau bila anggota KPK menggelar rapat tertutup dengan pejabat pemerintahan Bumi Caram Seguguk tersebut.

Pantauan di lapangan, para petugas KPK tersebut sudah berada di dalam Ruang Rapat Bupati sejak pukul 10.00 WIB. Mereka mengenakan batik, dan mengadakan rapat yang dipimpin langsung Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam, Sekda Ogan Ilir Herman, Asisten II Pemkab Muhsin Abdullah dan Inspektur Inspektorat Ogan Ilir Ridhon Latif.

Dalam rapat itu, hanya ada beberapa dinas tertentu yang diundang. Seperti Inspektorat, Bapenda, Bappeda, Dinas PU PR, Perkim, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, BPKAD, dan sebagainya. Sekitar pukul 12.30 WIB, mereka pun keluar dari Ruang Rapat Bupati OI.

Menurut Koordinator Wilayah II KPK Abdul Haris, mereka melakukan monitoring dan evaluasi terkait rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi. “Khususnya ada 3, yaitu terkait pertama optimalisasi pendapatan daerah, aset daerah dan terkait MCB atau Monitoring Centre,” ujarnya kepada awak media, kemarin.

Ia mengatakan, rapat tersebut digelar tertutup karena ada yang harus dibahas dengan internal Pemerintah Kabupaten. Pembahasan tersebut meliputi tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah, Aset Daerah, Perbaikan Manajemen SDM, Dana Desa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lain-lain. “Ini kan internal, karena apa. Bukan untuk diliput, ada pembahasan sesama teman-teman di Pemda. Tidak ada yang rahasia, apa yang mau dirahasiakan,” ungkapnya.

Terkait program itu, pihaknya akan intens memantau sejauh mana progress tersebut berjalan di tiap Kabupaten. “Kita 3 bulan sekali melakukan monitoring, tetap kita pantau. Kalau tidak dipantau kita tidak tau progressnya,” jelasnya. (sul)