Pemkab Muratara Kaji Larangan Gunakan Cadar

Ilustrasi. Foto: ist/net

MURATARA, PALPOS.ID – Dengan adanya wacana dari Kementerian Agama (Kemenag) melarang menggunakan cadar dan celana cingkrang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Muratara, H Iksan Baijuri mengungkapkan, wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang itu tidak dilemparkan untuk seluruh lingkungan Pemerintahan. Namun hanya ditujukan untuk lingkungan internal, seperti Kantor Kementerian Agama.

“Menteri sah-sah saja jika ingin menerapkan peraturan di jajarannya. Dan itu bukan untuk dilaksanakan di seluruh instansi namun ditujukan untuk internal Kementerian Agam saja,” timpalnya, Kamis (07/11/2019). Pihaknya berharap, masyarakat tidak bersikap sinis terhadap wacana itu. Karena setiap peraturan pasti memiliki dampak positif yang menjadi tujuan.

Terpisah, Ketua Pemuda Pancasila Muratara, Indra Yani menimpali, wacana penerapan peraturan pelarangan bercadar, dan celana Cingkrang di lingkungan pemerintahan. Seakan menyudutkan masyarakat Muslim di Indonesia yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

Pihaknya mengaku, tidak setuju jika peraturan itu diterapkan, karena akan menjadi bumerang perpecahan di tengah masyarakat. “Dulu sempat ramai masalah volume azan, sekarang pakai cadar dan celana cingkrang, besok pakai janggut bisa jadi ikut juga dilarang. Padahal kondisi itu ibadah yang dijalankan umat Islam,” bebernya.

Pemuda Pancasila Muratara, menegaskan Pemerintah Pusat harus berkaca diri jika ingin menerapkan peraturan. Karena indonesia merupakan masyarakat mayoritas Muslim jadi peraturan yang diterapkan jangan sampai memicu perpecahan. “Kita mendesak pemerintah mengkaji lagi wacana itu, karena saat ini reaksi keras bermunculan di seluruh wilayah,” pungkasnya. (rat)