Waw…Pilih Kepala Daerah Butuh Rp 327 Miliar

JAKARTA, PALPOS.ID – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung diamini sejumlah kalangan. Biaya politik dan penyelenggaraan yang memakan puluhan hingga ratusan miliar rupih menjadi alasan utama. Termasuk mahar politik kepada parpol dalam pendaftaran pencalonan.

Ketua Komite I DPD RI Teras Narang mengatakan, dalam penelitiannya, pemilihan langsung oleh rakyat sebaiknya hanya dilakukan pada tatanan gubernur. Menurutnya, untuk memilih satu gubernur dan satu kepala daerah kabupaten/kota dibutuhkan biaya Rp327 miliar.

“Saya berpikir dana tersebut bisa dibuat membangun SD, SMP atau Puskesmas. Kalau di DPRD tidak lebih dari Rp5 miliar (biaya yang dibutuhkan, Red),” kata Narang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11). Menurutnya, dipilihnya gubernur oleh rakyat karena sebagai pembina, pengawas dan pemberi supervisi langsung di bawah presiden. Sehingga, semua laporan kepada presiden akan dilaporkan oleh gubernur.

“Ke depan kita ingin adanya suatu penghematan anggaran untuk peningkatan SDM. Salah satunya dari pembangunan sekolah dan memberikan kesejahteraan kepada guru,” imbuhnya. Biaya politik yang tinggi, membuat siapa yang jadi kepala daerah adalah yang punya modal kuat dan tinggi.

Di tempat sama, Anggota DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro mengaku ingin mengadukan besarnya penyelenggaraan Pilkada 2020. Anggaran pilkada yang sepenuhnya dibebankan ke daerah menjadi masalah tersendiri. Daerah terpaksa dan harus menganggarkan. “Wonosobo sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi. Beban keuangan daerah untuk pemilihan langsung dinilai tinggi,” ujar Suwondo.

Menurutnya, demokrasi langsung maupun tidak langsung memiliki kedudukan yang sama dalam aspek legal. “Selama ini kita sepakat untuk pilkada langsung. Apakah pemimpin daerah yang dipilih langsung mampu mengubah daerah tersebut menjadi pebih baik?” bebernya. Menurutnya, biaya politik yang tinggi menjadi salah satu alasan. Terkait pemilihan tidak langsung pun, bukan hal tabu untuk didiskusikan.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi. Soal pilkada langsung atau tidak langsung ini memang cukup mengagetkan ketika disampaikan mendagri. Menurutnya, ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi II, Mendagri Tito Karnavian tidak menyampaikan secara langsung ke parlemen.

“Belum ada keterangan resmi. Tapi kami tidak membuat pernyataan tersebut memicu kegaduhan. Karena pilkada perlu dilakukan evaluasi. Bukan berarti wajib diganti. Apakah evaluasi terkait dengan pembebanan anggaran. Desain tahapan. Atau evaluasi makna soal kedaulatan rakyat,” terangnya.

Politisi PPP ini melanjutkan, reformasi menginginkan pilkada secara langsung. Partisipasi masyarakat juga luar biasa. Lebih melek politik. Dari segi ekonomi, bisnis percetakan naik, iklan media massa, hingga lembaga survey yang kebanjiran order.

Partisipasi, lanjutnya, bukan hanya di dalam TPS. Ada juga relawan, tim sukses, dan lembaga survey. Hanya saja, dalam praktiknya yang ada bukan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan modal. Sudah jadi rahasia umum untuk mencalonkan bupati dibutuhkan Rp20 miliar dengan 500 ribu DPT. “Jadinya kedaulatan modal. Ada gap di situ. Masyarakat masih terpengaruh politik uang, atau memilih saudara dan teman. Padahal diharapkan bisa memilih pemimpin yang sesuai kapasitas dan kapabilitas serta integritas,” tandasnya. (khf/fin/rh)