Tingkat Kepercayaan Masyarakat Turun Terhadap KPK

Kuasa Hukum Imam Nahrowi, Advokat Wa Ode Nurhayati, ditemui wartawan di Gedung KPK, Kamis (14/11/2019). Foto: fin

JAKARTA, PALPOS.ID – Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penurunan kepercayaan publik sebesar tiga persen terhadap KPK memperkuat argumen bahwa masyarakat percaya lembaga antirasuah tengah dilemahkan.

“26 poin pelemahan dalam UU Nomor 19 tahun 2019 benar-benar menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang ingin Indonesia bebas dari korupsi dan tak ingin koruptor dengan bebasnya mengkorupsi uang rakyat,” ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo ketika dikonfirmasi, Kamis (14/11/2019).
Seperti diketahui, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei kepercayaan publik terhadap KPK sebesar 85,7%. Angka ini menurun dari hasil survei serupa pada periode tahun lalu, yakni 89%.
Angka ini membuat Yudi heran. Pasalnya, kata dia, saat kepercayaan publik bahwa KPK bekerja untuk rakyat begitu tinggi, di sisi lain pemerintah bersama DPR justru merevisi UU KPK.
Kendati demikian, Yudi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki waktu untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK. Setidaknya hingga 21 Desember 2019 mendatang saat Dewan Pengawas KPK yang memiliki kewenangan untum memberikan izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan dilantik.

Optimisme para pegawai KPK, sambung Yudi, kian bertambah dengan langkah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD dengan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh yang telah konsisten menyuarakan antikorupsi. (riz/gw/fin)