Hari Ini, Pemberi Suap Bupati Muara Enim Disidang

Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti yang disita dari kasus OTT Kabupaten Muara Enim beberapa waktu yang lalu. foto: ist/net

PALEMBANG, PALPOS.ID – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani, mulai bergulir di pengadilan. Bahkan, hari ini, seorang terduga pemberi suap kepada sang bupati, yakni tersangka Robi Okta Fahlevi dijadwalkan menjalani sidang perdana di PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang.

Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang, Hotnar Simarmata, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Hotnar mengatakan, persidangan akan dipimpin Ketua PN Klas IA Khusus Palembang, Bongbongan Silaban. Dan bertindak sebagai hakim anggota yakni Abu Hanafiah serta Junaidah.

“Setelah berkas diterima beberapa waktu yang lalu, langsung dilakukan penunjukan majelis, serta menetapkan jadwal persidangan. Dan seperti yang telah dijadwalkan, persidangan rencananya akan digelar Rabu besok (Hari ini,red),” ucap Hotnar, Selasa (19/11/2019).

Dirinya menambahkan, persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum, serta jadwal dan perkembangan hasil persidangan dapat diakses di website PN Klas IA Khusus Tipikor Palembang.

Diberitakan sebelumnya, Robi Okta Fahlevi yang merupakan Direktur CV Indo Paser Beton diamankan Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Palembang dan Muara Enim, pada 2 September yang lalu.

Selain Robi selaku kontraktor pengerjaan proyek, dalam kasus ini penyidik KPK juga mengamankan dan menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar sebagai tersangka.

Ahmad Yani terseret karena diduga menerima uang USD 35 ribu dari Robi yang diduga merupakan comitment fee 10 persen untuk mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai Rp130 miliar.

Atas perbuatannya Robi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Ahmad Yani dan Elfin dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (zon)