Oknum Pejabat Prabumulih Dilaporkan ke Polisi

Ilustrasi. foto: ist/net

PRABUMULIH, PALPOS.ID – Kasus sengketa lahan SD Negeri 06/24 Kota Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, antara Pemkot Prabumulih dengan Sarlan (59), ahli waris lahan tersebut, kini memasuki babak baru.

Sarlan, warga Jalan Pemuda Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, yang merupakan pensiunan Polri, melaporkan empat pejabat di lingkungan Pemkot Prabumulih ke Polda Sumsel. Alasannya karena keempat pejabat itu dituduh membuat atau memberikan keterangan palsu atas fakta otentik tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 263, Pasal 266 dan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan.

Empat pejabat pemkot Prabumulih yang dilaporkan tersebut berinisial JF, RD, JA dan ZL. “Sudah kami laporkan ke Polda Sumsel Selasa (16/11/2019) yang lalu dengan nomor laporan STTPL/946/XI/2019/SPKT Polda Sumsel, yang ditandatangani Kompol Triyono SSos,” ujar Sarlan kepada wartawan, Jumat (22/11/2019).

Dikatakan Sarlan, dirinya akan terus memperjuangkan hak atas tanah waris tersebut, karena berdasarkan data dan bukti kepemilikan yang ada padanya dirinya berkeyakinan lahan itu adalah hak dirinya. Sebab orang tuanya tidak pernah menghibahkan lahan itu kepada Pemkab Muara Enim.

“Karena itu saya melapor ke Polda Sumsel. Mereka yang saya laporkan itu adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dibalik pengurusan pengajuan pembuatan sertifikat atas lahan itu. Makanya saya laporkan atas dugaan pemberian keterangan palsu dan penyerobotan lahan,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih, Sanjay SH MH ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. “Sejauh ini kami belum mendapatkan laporan. Coba konfirmasi langsung ke bagian Asset,” pintanya.

Sedangkan H Jauhar Fahri SE AK CA (JF,red), Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih, yang merupakan salah satu pejabat yang dilaporkan, mengaku tidak keberatan atas laporan itu. (wan)