Program Sipokat Mulai Digunakan di Lubuklinggau

Erwin Armeidi, Kadiskominfo Lubuklinggau. Foto: ist/net

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID – Program aplikasi Sistem Pelaporan Online Ketua RT (Sipokat) di lingkungan Pemkot Lubuklinggau mulai digunakan. Hanya saja, selama masa sosialisasi penggunaan aplikasi Sipokat, laporan RT belum berpengaruh terhadap insentif yang akan mereka terima.

“Sekarang masih sosialisasi dan tahap pembiasaan dulu, tetapi setiap laporan tetap akan dinilai apakah masuk kategori kinerja atau kegiatan biasa,” demikian diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Lubuklinggau, Erwin Armeidi, dijumpai di ruang kerjanya, Rabu (27/11/2019).

Menurut Erwin, sejak diluncurnya aplikasi Sipokat, sudah ribuan laporan yang masuk ke aplikasi tersebut. Hanya saja, laporan yang masuk tidak semuanya masuk kinerja ketua RT, melainkan kegiatan biasa yang terjadi dalam kegiatan sosial masyarakat.

“Misalnya dari 10 laporan, yang bisa disebut kinerja mungkin ada 2 atau 3,” ungkapnya. Kendati demikian, hal itu tidak menjadi persoalan. Karena saat ini masih dalam tahap pembiasaan bagi ketua RT untuk melaporkan kegiatan mereka.

Untuk mendapatkan penilaian dari Pemerintah Kota (Pemkot) lanjut Erwin, laporan RT harus diverifikasi oleh lurah dan camat. Karena itu, penting bagi RT untuk berkoordinasi dengan lurah dan camat.  “Jadi setiap kegiatan RT harus diketahui oleh lurah dan camat, tidak bisa langsung ke walikota, karena itu pentingnya verifikasi lurah dan camat,” jelas Erwin.

Bila laporan kegiatan tidak ada verifikasi camat, otomatis laporan tidak bisa dinilai. “Kita juga sudah mengingatkan lurah dan camat untuk memverifikasi setiap laporan RT yang masuk,” tegas Erwin.

Verifikasi yang dilakukan lurah/camat hanya sebatas mengisi kolom ya atau tidak, sebagai bentuk verifikasi benar atau tidak kegiatan yang dilaporkan RT.  Ditambahkan Erwin, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga diajak untuk  bergabung dalam aplikasi Sipokat.

“OPD-OPD itu diantaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Perizinan, Dinas Pajam dan retribusi Daerah, dan Badan Narkotika Nasional Kita Lubuklinggau,” ujarnya.

Kedepan sambung Erwin, bila Sipokat telah berjalan sesuai fungsinya, maka akan ditetapkan standar insentif bagi ketua RT. “Nanti insentif bagi ketua RT akan ada standar bawah dan standar atas,” katanya. (mar)