Diberitakan Tentang Dugaan Korupsi, Bupati PALI Lapor Polisi

Warga dan Kuasa hukum Bupati PALI ketika mendatangi Polda Sumsel, Selasa (3/12). Foto: deni/Palpos.id

PALEMBANG, PALPOS.ID – Tak terima pemberitaan tentang dugaan korupsi yang dituduhkan kepada dirinya, Bupati PALI Ir Heri Amalindo MM, melalui kuasa hukum dan beberapa perwakilan warga Kabupaten PALI, mendatangi Mapolda Sumsel untuk melaporkan permasalahan tersebut.

Firdaus Hasbulah SH, kuasa hukum Bupati PALI, Ir Heri Amalindo MM mengatakan, ada dua media yang menerbitkan berita miring tentang dugaan korupsi Bupati PALI, hingga bernilai ratusan miliar. Pemberitaan pertama terbit Selasa 26 November 2019, kedua pada Minggu 1 Desember 2019.

“Warga PALI tidak terima bupati nya dituduh seperti dalam pemberitaan di dua media tersebut, makanya warga sudah menyampaikan surat ke Polda Sumsel dalam perkara ini. Kita juga sudah mengirim surat ke media yang bersangkutan dan dewan pers,” ungkapnya.

Bila ditemukan pelanggaran kode etik, tegasnya, maka sebagai kuasa hukum Bupati PALI, dirinya akan melaporkan secara pidana.

“Upaya hukum dilakukan setelah dapat klarifikasi dari Dewan Pers. Dari sumber beritanya juga akan dilaporkan,” ucapnya.

Perwakilah warga PALI dari LSM, Soni Fernando mengatakan, warga  sangat mengecam dengan statement LSM yang dikeluarkan tersebut.

“Mereka mengeluarkan statemen yang belum ada bukti ketetapan hukum, seolah-olah bupati kami sudah terduga kasus korupsi. Kami selaku warga PALI, merasakan Bupati PALI sudah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, statement negaftif tersebut sudah tersebar selama dua hari di salah satu media online. Salah satunya pada Selasa 26 November 2019, bahwa, sosok Bupati PALI disebut sebagai seorang yang kebal hukum, dimana beliau memiliki hubungan baik dengan oknum Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Muara Enim, Polres Muara Enim, Polda Sumsel.

Yang apabila setiap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, baik kasus tindak pidana umum, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang jabatan, tidak ada tindak lanjut termasuk kasus yang sudah ditetapkan tersangka. (den)